by

Desak Tersangka PLTMG Ditahan

Tim penyidik Kejati Maluku didesak untuk melakukan penahanan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan bagi pembangunan kantor PLTMG Namlea, yakni, FT dan AGL.

Desakan iu disampaikan oleh salah praktisi hukum di Maluku, Edward Diaz. Menurutnya, FT dan AGL bukan lagi orang biasa. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh penyidik. Sehingga semestinya mereka berdua ditahan.

FT dan AGL sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan bagi pembangunan kantor PLTMG Namlea, namun mereka tidak dikenakan penahanan.

“Penahanan itu dilakukan biar progres kasusnya berjalan secepatnya. Kalau tidak, berarti penyidikannya belum rampung-rampung, akibat terkendala pemeriksaan saksi-saksi. Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, banyak agenda penyidik yang tidak berjalan lancar sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan,” ungkap Diaz, Minggu (2/8).

Dia mengungkapkan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 6 miliar lebih. Sehingga Kejati Maluku harus bergerak cepat menahan kedua tersangka, apalagi keduanya belum juga diperiksa sebagai saksi pada perkara tersebut.

“Keduanya saja belum diperiksa sebagai saksi tersangka, ini yang membuat agenda jaksa molor. Padahal penetapan tersangka sudah cukup lama. Ini yang harus menjadi perhatian pimpinan Kejati Maluku dalam menuntaskan kasus ini. Segera tahan kedua tersangka, biar penyidikannya berjalan cepat agar cepat pula disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon,” katanya.

Sebagai praktisi hukum, dia mengaku tidak memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok di kasus itu. “Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Namun sebagai praktisi hukum, kita punya tugas mengawasi kinerja penyidik untuk menuntaskan sebuah kasus korupsi di daerah ini,” tandasnya.

Sebelumnya,Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi mengaku, agenda penyidik Kejati Maluku saat ini masih fokus pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, setrlah itu baru pemeriksaan tersangka.

“Jadi rentetan pemeriksaan kira-kira seperti itu. Jadi ikuti saja,” tandasnya, akhir pekan kemarin.

Sebelumnya, Kejati Maluku menggelar ekspos perkara dengan menetapkan dua tersangka, masing-masing, FT (59) dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-749/Q.1/Fd.1/05/ 2020, 8 Mei 2020. Serta tersangka AGL (46), PNS BPN Maluku berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor :B-750/Q.1/Fd.1/05/ 2020, tanggal 8 Mei 2020.

keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena mempunyai bukti yang cukup. Mereka pun disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTMG itu berada tepat di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Dalam proses jual beli lahan itu, diduga tidak melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat, Notaris dan Pemerintah Kabupaten Buru.(SAD).

Comment