by

Desak Tuntaskan Korupsi Speedboat MBD

Ambon, BKA- Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku harus secepatnya menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit Speedboat milik Dinas Perhubungan MBD.

Sebab, kasus ini, sudah sekian lama bergulir di meja penyidik Dirkrimsus Polda Maluku, namun sampai kini belum ada titik terang.

Pegiat anti korupsi, Herman Siamiloy kepada koran ini mengatakan, Kapolda Maluku melalui Ditreskrimsus segera menuntaskan penyidikan kasus tersebut, sebab, sampai kini berkas perkara ini belum ada titik terang yang dilihat di masyarakat.

“Penyidikan kasus dugaan korupsi Speedboat MBD harus diselesaikan, tidak boleh terkantung – kantung sampai sekarang, karena memang, perkara ini menyita perhatian publik di Maluku lebih khusus masyarakat Kabupaten MBD,”jelas Siamiloy kepada koran ini, Jumat kemarin.

Putra MBD ini mengatakan, jika memang kasus tersebut tidak diselesaikan Polda Maluku, akan menjadi wacana buruk bagi kalangan masyarakat yang sedang menanti status hukum kasus tersebut.

“Belum lagi, MBD akan menggelar Pilkada, dan kalau ini tidak dituntaskan maka, tetap menjadi bola liar di masyarakat. Kemudian, Polda Maluku harus berani mengambil sikap, jika memang ada bukti kuat, segera tetapkan tersangka, tapi kalau tidak ada, SP3 saja kasusnya, mengapa mau lama-lama,”tandas Siamiloy.

Terpisah, Direskrimsus Polda, Kombes Pol. Eko Santoso kepada Beritakota Ambon mengatakan, penanganan kasus tersebut, penyidik masih melengkapi petunjuk dari Bareskrim. Apa itu petunjuknya, tidak bisa dipublis, karena merupakan materi tim penyidik. “Itu hal teknis tim penyidik, jadi tidak bisa kita sampaikan ke publik, tunggu waktu saja baru kita ekspos,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku telah mengantongi hasil audit kerugian negara kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Ardi, menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan untuk memenuhi berbagai unsur pasal melawan hukum.

“Salah satu unsur pasal audit kerugian keuangan negara, kita sudah dapatkan. Jadi untuk unsur pasal ini kita sudah pegang,” kata Ardi kepada wartawan, Rabu (18/3) kemarin.

Menurutnya, hasil audit kerugian negara telah dikantongi sejak sepekan lalu. Sayangnya, dia enggan menyebutkan apakah kasus itu terdapat kerugian negara atau tidak.

“Keterangan ahli sudah kita pegang. Tapi kita tidak bisa sampaikan isinya,” kata dia. masih butuh buktikan unsur pasal lain lagi,” tandasnya.

Sekedar tahu, dugaan korupsi pengadaan empat buah Speedboat di Dishub Kabupaten MBD terkuak setelah BPK melakukan audit terhadap pembelian empat unit speed boat yang dialokasikan dari APBD Kabupaten MBD 2015 Rp 1 miliar lebih.

Diduga terjadi manipulasi anggaran lantaran empat buah speed boat itu belum juga dikirim ke Tiakur ibukota MBD sesuai waktu yang ditentukan. Padahal dana pembuatan empat buah Speedboat bernilai miliaran rupiah sudah cair 100 persen, sejak pertengahan 2016 lalu. Ketika BPK melakukan pengecekan mantan Kepala Dishub MBD, Odie Orno memerintahkan mengirimkan dua buah speed boat. Anehnya, dua buah dari empat speed boat yang dikirim dalam keadaan rusak. Akhirnya saat ini empat buah Speedboat mengalami kerusakan dan saat ini berada di pinggir pantai Tiakur,Kecamatan Moa,Kabupaten MBD. (SAD)

Comment