by

Desak Walikota Tetapkan Kepala Bappekot Definitif

Ambon, BKA- Anggota DPRD Kota Ambon Fraksi Perindo, Harry Putra Far Far mendesak, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy untuk segera menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappekot) Ambon definitif. Pasalnya, hampir dua tahun jabatan tersebut dibiarkan kosong.

Dimana saat ini, posisi Kepala Bappekot masih dijabati oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A. G. Latuheru selaku Plh Kepala Bappekot, yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ambon.

“Jangan melihat posisi Kepala Bappekot sebagai hal sepeleh. Karena posisi Bappekot dalam TPAD itu sebagai sekretaris TAPD. Dan saat ini menjabat sebagai Plh Kepala Bappekot ada Sekkot sendiri. Berarti ini terjadi rangkap jabatan. Ini ada apa ?,” heran Far Far, kepada wartawan di Balai Rakyat Belakang Soya, Sabtu (28/11).

Dikatakan, Walikota Ambon harus menyikapi persoalan ini secara serius, karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran serta pembangunan di kota Ambon. Maka itu, segera melantik Kepala Bappekot definitif.

“Makanya kita ini ingin majukan daerah, makanya banyak asumsi asumsi. Jangan untuk kepentingan pribadi atau satu dua orang, golongan atau kelompok lantas mengesampingkan kota ini kedepan. Jadi harus disikapi secara bijak terutama oleh walikota,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon ini menilai, selama jabatan Bappekot dirangkap oleh Sekkot Ambon selaku Ketua TAPD, maka banyak pembahasan anggaran yang tidak transparan.

“Maka itu kita mendeksa, karena sudah 2 tahun tidak ada kepala Bappekot definitif. Ini ada apa ? Padahal peran Bappekot dalam penyusunan anggaran, Bappekot ini jantungnya kita. Bahwa pagu DPRD dan sebagainya ini disusun oleh Bappekot,” sebutnya.

Banyak persoalan, lanjut Far Far, terlihat dari berbagai pembahasan anggaran antara pihak esekutif pemerintah kota dengan legislatif DPRD kota Ambon.

“Banyak masalah dengan pembahasan APBD. Yang harus disalahkan siapa ? Bahkan rapat resmi seperti pembahasan RKA, ini resmi buka agenda DPRD. Tapi agenda bersama ekskutif dan legislatif, kenapa pak Sekkot tidak hadir selaku kepala Bappekot ? ini yang harus dipertanyakan,” ucapnya.

Ia berharap, para pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD kota Ambon juga melihat hal ini. Sehingga tidak menganggap posisi jabatan kepala Bappekot hal biasa. Padahal terjadi rangkap jabatan yang harus disikapi para pimpinan DPRD bersama walikota.

“Ini keliru. Harusnya kemarin tidak usah dibahas. Ini tidak disikapi arif dan bijak oleh pak walikota. Padahal ini harus disikapi serius. Apakah tidak ada orang yang tepat untuk mengisi jabatan ini ? Maka itu kita desak agar jabatan Kepala Bappekot definitif harus segera diisi,” harap Far Far. (UPE)

Comment