by

Dinsos Diingatkan Tidak kurangi Jatah Bansos

Ambon, BKA- Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta ingatkan Dinas Sosial Kota Ambon untuk segera berkoordinasi dengan pihak kelurahan, terkait jatah bantuan sosial (bansos) berupa sembako. Pasalnya ada laporan warga terkait nominal bantuan sembako yang tidak mencukupi Rp 200.000 per bulan.

“Saya mau ingatkan Dinas Sosial agar berkoordinasi dengan pihak kelurahan yang ada. Karena ada laporan warga bahwa bantuan sembako yang diberikan itu tidak mencukupi 200 ribu. Makanya ini perlu disikapi, apakah benar atau tidak,” ungkap Toisuta, saat dihubungi koran ini, Rabu (9/9).

Menurutnya, dari laporan warga yang diterima, bantuan sembako yang diberikan kepada warga selaku penerima bansos, tidak mencukupi nilai Rp.200.000 perbulan. Sehingga jumlah yang diterima berbeda dengan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 untuk tiga bulan.

“Hal ini belum dikoordinasikan dengan dinas. Maka nanti akan di disposisikan ke Komisi I selaku mitra Dinas Sosial. Dan nanti bisa ditanyakan apakah benar bantuan yang diberikan itu tidak sesuai nilainya atau tidak,” ujarnya.

Ketua PDK Kosgoro 1957 Maluku ini menilai, sepengatahuan DPRD, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19, nilainya sama.

Yakni, untuk masyarakat di kelurahan diberikan bantuan sembako setiap bulan yang nilainya mencapai Rp.200.000 untuk 9 bulan. Sehingga totalnya mencapai Rp.1.800.000 dan sama dengan BLT senilai Rp.1.800.000 untuk tiga bulan.

“Setahu kita itu kan bantuan sembako dan BLT itu sana nilainya. Hanya mungkin untuk BLT tidak tiap bulan seperti bantuan sembako,” beber dia.

Koordinator Komisi I DPRD Ambon ini menambahkan, dalam waktu dekat akan mengundang Dinas Sosial untuk mempertanyakan hal ini. Bahkan dalam rapat Pansus Covid-19 dengan Gugus Tugas Kota Ambon, Ia akan mempertanyakan hal ini apakah benar atau tidak.

Dan jika benar adanya, maka ada upaya pemotongan bantuan yang dilakukan oknum-oknum untuk mencari untung dari bantuan tersebut.

“Intinya ini masih bersifat laporan. Dan kita akan pertanyakan ini nanti. Baik lewat komisi I atau lewat Pansus Covid-19 DPRD. Karena ini hak masyarakat yang tidak boleh dikurangi,” tegasnya.

Terpisah, Hasna (36), salah satu warga kecamatan Nusaniwe, kepada koran ini mengaku, sudah beberapa bulan saudaranya menerima bantuan sembako yang diperkirakan tidak mencapai Rp 200.000 setiap bulan.

Ia menyebutkan, sembako yang diterima dari pihak kelurahan, hanya berupa beras 5 kg, sarimi setengah karton, beberapa ikan sarden, jajanan Biskuat 1 pak, minyak kelapa 1 liter dan beberap lainya. Yang mana jika dinominalkan tidak mencukupi Rp 200.000.

“Kalau dihitung itu tidak sampai 200 ribu. Padahal kan harus sama degan warga yang dapat BLT. Karena yang sembako, cuma itu saja dan kalau dihitung hanya sekitar 170 ribu. Bayangkan kalau semua penerima bantuan itu dipotong,” tutup Hasna. (UPE).

Comment