by

Direktur CV Cloris Perkasa Terancam Dipolisikan

Ambon, BKA- Proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Kepulauan Aru, yang dikerjakan CV. Cloris Perkasa sejak 2018 lalu hingga saat ini tak kunjung selesai alias mangkrak.

Padahal dari total anggaran sebesar Rp 1.933.300.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umun (DAU) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2018 itu, telah direalisasikan (dicairkan) sebesar 80 persen atau sebesar Rp 1.546.640.000 sejak Desember 2018 lalu.

Namun fakta realisasi pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin Adi Bin Hatim ini masih sekitar 60 persen.

Lantaran diduga mangkrak, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) berencana akan melakukan telaah staf, untuk melakukan black list terhadap CV. Cloris Perkasa, sekaligus meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kontraktor pelaksananya (ABH).

“Kepala BPKAD akan membuat telaah terhadap proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018, untuk meminta perusahaan yang menangani proyek itu segera di black list, termasuk kontraktornya segera diproses hukum, karena terkesan tidak ada niat untuk menyelesaikan proyek tersebut,” ungkap sumber media ini di kantor BPKAD Aru, (16/7).

Sumber yang meminta identitasnya agar tidak dipublis ini membeberkan, tidak hanya proyek pembangunan gedung Kantor DPKP yang dibuat telaah, tetapi termasuk proyek pembangunan tribun dan sarana penunjang Lapangan Yos Sudarso Dobo tahun 2018 senilai Rp.9 miliar untuk segera dirampungkan, mengingat realisasi anggarannya sudah 100 persen, termasuk proyek bangunan yang berlokasi antara Kantor ULP dan Kantor Badan Perbatasan.

“Bukan saja kantor DPKP itu yang kita akan buat telaahnya. Tetapi ada beberapa dinas dan kita akan tegas terkait proses ini,” ungkap sumber.

Terpisah, Kepala DPKP Kabupaten Kepulauan Aru, Umar Londjo, ketika dikonfirmasi awak media mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemblokiran pencairan anggaran sisa proyek itu.

“Pemblokiran dana di bank oleh kita atas kesepakatan dinas dengan kontraktor, dengan tujuan, agar dananya tidak hiIang, karena sudah lewati batas waktu kerja di bulan Desember 2018 seiring penutupan kas,” ungkap Londjo

Sekedar untuk diketahui, khusus untuk proyek pembangunan gedung kantor DPKP dimenangkan oleh CV. Cloris Perkasa dengan Direktur Adi Bin Hatim dan kontraktor Muhamad Palalo.

Proyek itu dikerjakan sejak Nopember 2018 dan sesuai Nomor Kontrak : 01lPKP/SP-PK-DAU/2018, proyek itu hanya dikerjakan selama 160 hari kalender, dengan besaran anggaran senilai Rp 1.933.300.000.

Parahnya, sampai saat ini pekerjaan proyek itu terkesan ditelantarkan. Walau pencairan anggaran 80 persen terealisasi, namun oleh dinas hanya membayar 60 persen kepada pihak kontraktor sesuai progress pekerjaan. Sementara sisa anggaran dilakukan pemblokiran pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Dobo. Dengan dalil, proyek sudah melewati batas waktu kerja di bulan Desember 2018 seiring penutupan kas.

Alhasil, proyek tersebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Maluku dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2018, ditemukan kelebihan pembayaran anggaran sebesar Rp 500 juta, serta denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 114 juta.(WAL)

Comment