by

Disdik Siapkan Plt Kepsek di SD Wiratan

Ambon, BKA- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tengah mempersiapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah (Kepsek) di SD YPPK Wiratan.

Upaya itu dilakukan, karena sekolah yang berada di Desa Wiratan, Kecamatan Dawelor-Dawera, Kabupaten MBD ini belum memilik Kepala Sekolah (Kepsek).

“Kekosongan Kepsek di SD Wiratan itu dikarenakan, Kepsek yang lama sudah memasuki purna bakti. Sehingga dalam waktu dekat ini, kita sudah turunkan Plt disana,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) MBD, Ferdinand Lewier, Rabu (1/7).

Hal itu harus segera dilakukan, karena saat ini, semua tingkatan sekolah tengah melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), jelang tahun ajaran baru 2020/2021.

Memang, ungkapnya, sekolah itu bukan milik pemerintah, Namun langkah itu perlu dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan, demi upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

“Itu yang membuat, sehingga kita harus turunkan Plt di SD Wiratan, supaya tidak mempengaruhi proses kesiapan di tahun ajaran baru nanti. Karena sekarang ini kan, lagi PPDB. Tapi kalau ikut alurnya, itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah pemilik sekolah. Dalam hal ini, Yayasan Pendidikan Persekolahan Kristen (YPPK), bukan Disdik. Tapi apapun sekolahnya, semuanya itu untuk mendidik anak-anak bangsa. Sehingga kita harus mencari jalan keluar untuk itu,” katanya.

Selain tidak memiliki kepala sekolah, SD Wiratan juga tidak memiliki guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hampir semuanya guru berstatus honorer dan kontrak daerah.

“Memang kita serba salah. Mau tegakkan aturan juga, ini soal kebaikan anak-anak disana. Tidak adanya guru PNS itu, bukan kita tidak peduli, tapi karena pihak yayasan tidak sampaikan kepada dinas. Memang pada awal tahun, kita sudah turunkan guru PNS dua orang disana, tapi sampai saat ini tidak ke tempat tugas. Makanya, kita sudah blokir gajinya,” tutur Lewier.

Untuk itu, dirinya berharap, kedepan ada kerja sama yang baik antara yayasan dengan pihak dinas, supaya tidak menyusahkan anak-anak didik dalam proses belajar.

“Jangan semua persoalan dinas yang disoroti. Karena banyak sekolah di MBD ini milik yayasan. Tentu ada pemiliknya. Tinggal berkoordinasi dengan dinas, jika ada kendala. Itu yang sebenarnya kita harapkan,” pinta Lewier. (LAM)

Comment