by

Disdikpora Fokus Pemerataan Tenaga Didik

Ambon, BKA- Program Kiantitas menjadi prioritas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan ditengah kondisi Pandemi Covid-19.

Plt. Kepala Disdikpora Kabupaten SBT, Sidik Rumalowak, mengatakan, prioritas program kuantitas yang dimaksud, yakni, terkait penataan pemerataan guru dan sarana dan prasarana fasilitas penunjang pendidikan.

Menurut Rumalowak, untuk peningkatan mutu pendidikan, sangat penting dilakukan penataan dan pemerataan guru. Karena berdasarkan hasil temuan pihaknya di lapangan, masih banyak penumpukan guru pada sekolah tertentu. Sedangkan pada sekolah tertentu, terjadi kekurangan guru.

“Jadi soal pemerataan guru-guru ini sangat penting. Alhamdulillah, kemarin di Kecamatan Bula, kami sudah mencapai pemerataan guru di tingkat SD sampai 98 persen,” jelas Rumalowak.

Namun hal itu akan terus diupayakan untuk kecamatan lainnya di Kabupaten SBT, hingga ada pemerataan secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal itu, secara teknis dia akan melakukan rotasi guru mata pelajaran dan guru PJOK.

“Saya sampaikan, proses ini bukan mutasi. Tetapi ini rotasi berdasarkan kebutuhan. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini bukan kewenangan kepada daerah yang kasi pindah atau wakil kepala atau Sekda maupun dinas. Tidak. Tetapi ini kami setelah mendapatkan temuan dengan memasang rumus tentang jumlah rombel, jumlah Guru dan jumlah siswa, berdasarkan kondisi di satuan pendidikan, makanya Kepala Sekolah kami berikan kewenangan, karena dia yang tahu persis tentang kekurangan atau kelebihan guru pada sekolah tersebut. Jika ada kelebihan guru, maka akan direkomendasikan untuk menutupi kekurangan guru pada sekolah lain yang membutuhkan,” ungkap Rumalowak.

Selain itu, untuk pemerataan guru, dirinya sudah berkonsultasi dengan Bupati Abdul Mukti Keliobas terkait rotasi berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan.

“Jadi soal pemerataan ini, saya sudah konsultasi dengan bapak Bupati. Saya sampaikan kepada beliau, bahwa semua pemerataan ini masih pakai surat tugas kepala dinas, pasti ditanyakan kenapa pakai surat tugas? Karena ini teknis, didalam surat tugas kepala dinas itu sambil menanti SK definitif,” pungkas Rumalowak.(LAN)

 

Comment