by

Dishub Sosialisasi Perwali PKM

Ambon, BKA- Jelang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang didasari oleh Peraturan Walikota (Perwali) nomor 16 tahun 2020, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon lakukan sosialisasi kepada para pengemudi dibeberapa ruas jalan kota Ambon.

Sosialisasi yang dilakukan berupa pemberitahuan terhadap angkutan dalam kota maupun Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP).

Plt Kepala Dishub Kota Ambon, Robby Sapulette menjelaskan, pembatasan moda transportasi merupakan salah satu dari beberapa poin yang tercantum di dalam Perwali yang akan diterapkan saat pemberlakuan PKM nanti. Sehingga kepada para pengemudi, Dishub wajib melakukan sosialisasi.

“Pembatasan jumlah penumpang,sudah kita lakukan sejak pemberlakuan PSBR. Namun saat itu, tidak ada sanksi yang berlaku sehingga kedapatan banyak angkot yang melanggar. Dengan adanya Perwali nomor 16, maka akan ada sanksi yang diambil terhadap para pelanggar. Sehingga kita wajib memberitahukan kepada para pengemudi yang kemudian diteruskan ke pemilik kendaraan,” terang Sapulette, kepada wartawan, Jumat (5/6).

Dijelaskan, selain tentang pembatasan jumlah penumpang, pihaknya juga menjelaskan tentang pemberlakuan sistem ganjil genap berdasarkan angka terakhir nomor pelat kendaraan dan pembatasan jam operasional.

“Jadi, untuk kendaraan yang bernomor pelat ganjil pada angka terakhir akan beroperasi pada hari Senin, Rabu dan Jumat. Sedangkan pelat bernomor genap, akan beroperasi pada Selasa, Kamis dan Sabtu. Hari minggu semua boleh beroperasi. Dan untuk jam operasional akan dimulai pada pukul 05.30 hingga pukul 21.00 WIT,” imbaunya.

Tak hanya pada angkutan umum roda empat, lanjut dia, pembatasan jumlah penumpang juga berlaku bagi kendaraan lain. Seperti kendaraan umum roda tiga, angkutan laut dengan menggunakan speedboat juga kendaraan pribadi roda empat.

“Semua jenis kendaraan roda empat dan speedboat, maksimal penumpang hanya setengah atau 50 persen dari kapasitas yang tersedia. Untuk , becak hanya 1 penumpang. Dan semua moda transportasi baik umum maupun pribadi, wajib menggunakan masker dan melaksanakan protokol kesehatan. Aturan ini juga berlaku bagi semua AKDP yang masuk ke wilayah administrasi kota Ambon,” tegas Sapulette.

Ia mengaku, pemberlakuan sistem pembatasan moda transportasi yang akan berjalan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 8 Juni 2020 nanti.
Ini tentunya akan mempengaruhi pemasukan dari para pengemudi. Namun mengingat hal ini untuk kepentingan bersama, maka wajib untuk dilakukan oleh semua masyarakat kota Ambon.

“Pemerintah mengerti sungguh dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pembatasan yang dilakukan. Namun demi kepentingan bersama dan kesehatan bersama, dimintakan dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama menaati PKM. Yang direncanakan akan berlaku selama 14 hari. Dan tujuannya ini untuk menekan penyebaran Covid-19 di Ambon dapat tercapai,” harapnya. (DHT)

Comment