by

Disnaker Terima Pengaduan Karyawan

Ambon, BKA- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon kembali menerima laporan pengaduan dari karyawan di Kota Ambon. Pengaduan tersebut diantaranya, terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, Tunjangan Hari Raya (THR) dan beberapa aduan lainnya.

“Sampai saat ini, terdapat karyawan dari 12 perusahaan yang telah mendatangi Disnaker Kota Ambon, untuk memberikan laporan tentang masalah yang dihadapi oleh mereka,” tutur Kepala Disnaker Kota Ambon, Godlief Soplanit, saat dihubungi wartawan, Selasa (7/7).

Ia menilai, pihaknya tidak dapat menerima laporan dan langsung menindaklanjuti persoalan tersebut. Dikarenakan harus ada proses maupun koordinasi yang dilakukan sebelumnya, untuk memastikan laporan tersebut benar adanya.

Mengingat, pihaknya merupakan penengah antara karyawan dengan perusahaan yang ada di Kota Ambon. Sehingga tidak dapat mengambil keputusan melalui salah satu pihak.

“Kita tidak dapat menerima laporan secara mentah-mentah, kita harus melakukan mediasi dan koordinasi dengan perusahaan yang ada,” jelasnya.
Dikatakan, karyawan yang melapor harus memberikan informasi yang jelas tentang masalah yang dihadapi, agar dapat diselesaikan secara baik.

Pasalnya, laporan yang masuk akan ditindak melalui tahapan-tahapan yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku pada dinasnya. Dan persoalan dapat diselesaikan secara adil dan dapat memberikan keuntungan bagi karyawan maupun pihak perusahaan.

Karena, saat tidak ada ketidakadilan antara karyawan maupun perusahaan akan memberikan komplain yang lain dan persoalan dapat melebar. Maka itu, pihaknya harus dapat melihat dengan baik dari kedua belah pihak.
“Kita akan melakukan semua prosedur yang ada, karena kita akan melakukan secara bertahap masalah yang dihadapi karyawan,” tukasnya.

Soplanit mengaku, walaupun pihaknya telah menerima laporan atau pengaduan tersebut, namun sesuai sesuai dengan kondisi semua masalah yang dihadapi karyawan akan diselesaikan setelah Covid-19. “Kita tidak dapat menyelesaikan masalah saat ini, karena terkendala Covid-19,” ujar dia.

Dan apabila ada perusahaan nakal, pesannya, pihaknya akan memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut jika kedapatan mencari celah untuk tidak membayarkan kewajibannya para karyawan atau tenaga kerja. “Sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin,” tutupnya. (DHT).

Comment