by

Disnaker Tunda Mediasi PHK

Ambon, BKA- Akibat pandemi Covid-19, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon melakukan penundaan terhadap proses mediasi antara para pekerja yang di PHK dengan perusahaan. Ini dilakukan agar tidak terjadi perkumpulan yang melibatkan banyak orang, demi mencegah penyebaran Covid-19.

Godlief Soplanit, selaku Kepala Disnaker Kota Ambon mengatakan, pihaknya akan mematuhi peraturan dari pemerintah dengan meniadakan perkumpulan atau pertemuan secara langsung. Terutama bagi pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, pekerja yang di PHK harus dipertemukan dengan pihak perusahaan beserta Disnaker, untuk dilakukan mediasi demi mendapatkan jalan keluar atau solusi dari masalah PHK tersebut.

Dikatakan, PHK sendiri merupakan persoalan sengketa sehingga harus diselesaikan dengan baik dengan menghadirkan dua belah pihak. Yakni pelapor maupun yang terlapor, untuk mendengar secara langsung agar dapat diputuskan oleh Disnaker sebagai solusi terbaik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

“PHK suratnya sudah disampaikan ke dinas, itu keterkaitan antara sengketa pekerja dengan perusahaan,” ungkap Soplanit, kepada wartawan, Sabtu (27/6).

Ia mengaku, pekerja yang di PHK mengajukan surat kepada Disnaker karena merasa tidak puas dengan apa yang menjadi kebijakan perusahaan.

Olehnya itu, pihaknya akan melakukan mediasi Tripatrit untuk mendapatkan solusi terbaik agar pekerja yang di PHK dapat dipenuhi haknya.

“Tidak ada kata sepakat, ini kan mediasi Tripartit antara pekerja, perusahaan dan Dinas. Tapi karena covid, mending nanti sampai masalah covid ini selesai baru kita menyelesaikannya,” tuturnya.

Untuk pekerja yang di PHK, lanjut dia, harus mendapatkan hak-hak saat perusahaan memutuskan hak kerja dari pekerja. Hak-hak tersebut diakui uang pesangon, pensiun maupun lainnya yang telah disepakati sejak awal antara pekerja dengan perusahaan.

“Bisa dipastikan bahwa pekerja itu mendapatkan haknya, apa namanya itu dia punya pesangon atau pensiun,” tambahnya.

Selain itu, perusahaan tidak dapat melakukan PHK dengan alasan kesehatan akibat pandemi Covid 19 yang terjadi di kota Ambon saat ini. Hal tersebut dikarenakan perusahaan harus merumahkan saja para pekerjanya. Dengan catatan, usai pandemi covid 19 berlalu maka para pekerja dapat dipanggil dan dipakai kembali di perusahaan sebagai pekerja yang sah dan tidak di PHK.

“Tidak karena mengalami kekurangan produksi yang ada cuma dirumahkan. Tapi dengan ketentuan, bahwa setelah covid ini selesai ekonomi kembali dan pekerja dapat bergeliat kembali,” tegas Soplanit.
Ia berharap, para pekerja yang telah mengajukan surat PHK kepada dinasnya dapat menunggu hingga masalah Covid-19 selesai, sehingga masalahnya dapat diselesaikan dengan baik.

“Karena ini kita tidak bisa melakukan penyelesaian lewat video call, tetapi harus langsung,” tutup dia. (DHT)

Comment