by

Ditreskrimsus Masih Lengkapi Petunjuk Bareskrim

Korupsi Speedboat MBD
Ambon, BKA- Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku masih berusaha untuk melengkapi berkas, dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat di Dinas Perhubungan Kabupaten MBD, sesuai petunjuk dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Eko Santoso, yang di hubungi BeritaKota Ambon, Senin (6/7), mengungkapkan, pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat di Dinas Perhubungan MBD masih berjalan.

“Kita masih lengkapi petunjuk dari Mabes, sampai sekarang progresnya masih berjalan,” ujar Santoso melalui selulernya, Senin (6/7).

Memang orang nomor satu di Markas Kriminal Khusus Polda Maluku di Mangga Dua,Kecamatan Nusaniwe, ini tidak mengungkap materi petunjuk Bareskrim itu.

Namun dia mengungkapkan, dalam pengusutan kasus tersebut, sejumlah kerugian negara sudah dikembalikan oleh pihak-pihak terlapor. Namun untuk serangkaian penyidikan, kasusnya masih terus berjalan, mengingat awal laporan kasus ini di Mabes Polri di Jakarta.

“Memang kerugian negara sudah dikembalikan, tapi kita tetap masih penuhi dulu untuk petunjuknya, baru bisa gelar perkara di Jakarta,” bebernya.

Dia menambahkan, untuk saat ini, penyidik masih dihadapkan dengan penyebaran Covid-19, sehingga mungkin agenda selanjutnya terlihat lambat. “Ada corona juga, jadi tidak mungkin kita mau cepat-cepat. Tapi ini pasti kita tuntaskan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah mengantongi hasil audit kerugian negara kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Ardi, menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan untuk memenuhi berbagai unsur pasal melawan hukum.

“Salah satu unsur pasal audit kerugian keuangan negara, kita sudah dapatkan. Jadi untuk unsur pasal ini, kita sudah pegang,” kata Ardi kepada wartawan, 18 Maret 2020 lalu.

Selain itu, pihaknya juga telah meminta keterangan dari saksi ahli.
“Keterangan ahli sudah kita pegang. Tapi kita tidak bisa sampaikan isinya,” kata dia.

Sekedar tahu, dugaan korupsi pengadaan empat buah speedboat di Dishub Kabupaten MBD terkuak setelah BPK melakukan audit terhadap pembelian empat unit speedboat yang dialokasikan dari APBD Kabupaten MBD 2015, sebesar Rp 1 miliar lebih.

Diduga terjadi manipulasi anggaran, lantaran empat unit speedboat itu belum juga dikirim ke Tiakur ibukota MBD sesuai waktu yang ditentukan. Padahal dana pembuatan empat unit speedboat bernilai miliaran rupiah sudah cair 100 persen, sejak pertengahan 2016 lalu.

Ketika BPK melakukan pengecekan, mantan Kepala Dishub MBD, Odie Orno, memerintahkan mengirimkan dua unit speedboat. Anehnya, dua buah dari empat speedboat yang dikirim dalam keadaan rusak. (SAD).

Comment