by

Divpas Rakor Undang Undang SPPA

Ambon, BKA- Divisi Pemasyarakatan (Divpas) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, melakukan rapat koordinasi (Rakor) Pembinaan Masyarakat terkait pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), di Ballroom hotel Golden Palace, Senin (10/8).

Rakor tersebut untuk mengoptimalisasi peran masyarakat dalam pemenuhan hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku, Andi Nurka.

Dalam sambutannya, Andi menyampaikan, untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 di Maluku, perlu adanya sinergitas dan kesamaan persepsi baik pemerintah, penegak hukum, akademisi maupun masyarakat.

“Setiap elemen harus punya peran dalam penanganan ABH. Payung hukumnya jelas, tinggal bagaimana kita sinergikan tusi (tugas dan fungsi) masing-masing,” ungkap Andi.

Ia berharap Rakor ini dapat menjadi wadah untuk menentukan arah kebijakan setiap intansi penegak hukum di Maluku dalam penangaan ABH.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Maluku, Hernowo Sugiastanto, selaku ketua panitia penyelenggara menambahkan, kegiatan ini seyogyanya dilaksanakan bulan Juli 2020 lalu, menyongsong Hari Anak Nasional.

Akan tetapi, karena kondisi Kota Ambon saat itu sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga PSBB Transisi, maka baru dapat dilaksanakan kemarin.

“Kita harus patuh pada kebijakan PSBB yang dikeluarkan Pemerintah Kota. Sehingga kegiatan ini baru dapat dilaksanakan, tentu dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19,” ujar Hernowo.

Ia menegaskan, kegiatan ini dilaksnakan sebagai implementasi Pasal 3 Undang Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Dimana setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana, harus tetap dilindungi hak-haknya. Untuk itu sangat diperlukan peran serta setiap elemen, baik itu aparat penegak hukum (APH), unsur pemerintah, akademisi dan elemen masyarakat.

“Aturannya kan sudah jelas. Siapa melaksanakan apa, tinggal bagaimana setiap elemen yang ada ini dapat menyamakan persepsinya dalam penanganan ABH,” terangnya.

Dosen Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Marthen Maspaitela, turut mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Kami dari kalangan akademisi mengapresiasi kegiatan ini. Wadah seperti ini harus terus dilaksanakan, dimana seluruh lapisan masyarakat berkumpul membahas arah kebijakan penanganan ABH di Maluku.” imbuh Marthen, saat hadir selaku peserta.

Hadir sebagai narasumber dalam Rakor dimaksud, Direktur Bimkesmas PA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Slamet Prihantara. Kemudian Eddy Siregar selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku, H. T. Soamole, Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Propinsi Maluku.

Kompol Sulastri Sukidjang selaku Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Maluku, Rozali Afifudin selaku Jaksa Muda Kejaksaan Tinggi Maluku. Dan Deassy Hehanussa, selaku Kepala Bagian Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

“Anak berhadapan dengan hukum tetap harus dilindungi karena hakekat mereka adalah anak, tidak bisa hanya melihat dari kaca mata hukum semata, jangan ada stigma negatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum” pesan Slamet, Direktur Bimkemas PA.

Rakor yang dilaksanakan selama satu hari kemarin itu, diikuti 30 peserta yang terdiri dari unsur APH, Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) Pemerhati Anak, dan Akademisi.

Turut Hadir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Propinsi Maluku untuk mengawasi jalannya kegiatan.

Sebelumnya, kegiatan ini juga telah mengantongi izin dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Propinsi Maluku, dan dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Yakni setiap peserta dibagikan masker/face shield, hand sanitizer, sarung tangan serta selalu menjaga jarak. (LAM)

Comment