by

Dokumen PSBB Segera Diusul ke Kemenkes

Ambon, BKA- Pemerintah Provinsi lewat Badan Penanggulangan Bencana Daeerah (BPBD) Maluku telah menerima dokumen Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Pemerintah Kota Ambon. Usulan PSBB tersebut akan segera ditindaklanjuti ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

“Atas nama Gugus Tugas Provinsi Maluku melalui Ketua Pelaksana Harian, saya menerima dokumen usulan PSBB dari Kota Ambon,” tandas Sekretariat Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan (GTPP) Covid-19 Maluku, Henry M Far Far, usai menerima dokumen PSBB dari Pemerintah Kota di kantor gubernur Maluku, Sabtu (6/6).

Henry selaku Kepala BPDP Maluku ini menjelaskan, setelah dokumen yang diterima dari Pemerintah Kota melalui kepala BPBD Ambon, Eva. M. F. Tuhumury, terlebih dahulu dokumen tersebut akan diserahkan ke Ketua GTPP Maluku, Kasrul Selang.

Setelah itu, lanjut dia, Pemprov akan mengusulkan dokumen tersebut ke Kementerian Kesehatan RI untuk nantinya diterapkan PSBB di Kota Ambon, guna menekan angka penyebaran Covid-19 yang kian bertambah dari waktu ke waktu.

“Yang pasti, kita dari Pemprov akan secepatnya menindaklanjuti usulan ini ke Kementerian Kesehatan,” pungkasnya.

Disisi lain, Anggota DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far menilai, Pemerintah Kota Ambon tidak serius untuk menerapkan PSBB di kota Ambon.

Menurutnya, harusnya dokumens PSBB itu diusulkan jauh hari ke Pemerintah Provinsi ketika jumlah pasien terindikasi Covid-19 mulai meningkat atau masih tidak terlalu banyak seperti saat ini. Apalagi, usulan PSBB ini sebelumnya sudah dibahas dengan DPRD Kota Ambon.

“Sudah terlambat, kenapa baru sekarang serahkan dokumen PSBB ke Pemprov Maluku. Padahalkan sudah banyak wacana terkait usulan itu,” tutur Far Far, saat dihubungi koran ini, Minggu (7/6).

Ia menambahkan, dengan keterlambatan ini, Gugus Tugas Penanganan dan Percepatan (GTPP) Kota Ambon terkesan tidak serius melihat persoalan kasus Covid19 yang kian bertambah dari waktu ke waktu.

“Gugus Tugas Kota Ambon tidak serius. Proposal PSBB yang diserahkan ke Pemprov bisa dibilang terlambat. Bahkan Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan kebijakan baru yakni New normal,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala. Menurutnya, harusnya penyerahan dokumen PSBB disampaikan sejak awal kepada Pemprov Maluku untuk diteruskan, sebelum kasus Covid-19 terus meningkat.

“Kita DPRD mendengar sudah lama, informasi Pemerintah Kota persentasikan proposal PSBB ke Pemprov Maluku kami sudah mendengar dua sampai tiga Minggu yang lalu. Dan ini sepertinya sudah basi,” ungkap Sangkala.

Politisi PKS ini menyebutkan, keterlambatan penyerahan dokumen PSBB ini telah terjadi miskomunikasi antara Pemkot dan Pemprov Maluku, khususnya Gugus Tugas (Gustu) Covid-19. Sehingga terkesan bertele-tele dan dianggap sudah basi untuk pemberlakukan PSBB di Kota Ambon.

“Saya melihatnya seperti itu. Karena sudah kehilangan momentum. Tapi yah, kalau untuk kepentingan kita bersama dalam konteks untuk mengontrol penyebaran Covid-19 dan meningkatnya pasien positif, bisa dipercepat lagi prosesnya. Dan jangan lagi untuk ditahan-tahan,” harapnya.

Disinggung soal Pembatasan Kegiatan Masyarkaat (PKM) lewat Perwali nomor 16 tahun 2020 yang hari ini diberlakukan, Sangkala juga mengaku, apa yang dilakukan Pemkot Ambon hanya merupakan upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Kita DPRD sebelumnya sudah sepakat dengan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PBSR) yang diterapkan Pemprov Maluku. Yang memang didalamnya juga ada pembatasan-pembatasan lainnya. Jadi silakan saja diatur, tapi penting komunikasinya yang baik dengan semua pemangku kepentingan,” pinta dia. (BKA-1/RHM)

Comment