by

DPR Sebut Bansos Corona Jadi Ajang Kampanye Kepala Daerah

Ambon, BKA- Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyebut bantuan sosial (bansos) senilai miliaran rupiah saat pandemi virus corona (Covid-19) digunakan kepala daerah untuk kampanye jelang pilkada.

Felly mengatakan pemerintah daerah mulai melakukan realokasi anggaran untuk merespons pandemi. Namun dia menilai realokasi tidak tepat sasaran karena tidak sesuai kebutuhan penanganan corona.

“Bahkan kepala-kepala daerah yang tidak pakai lagi kesantunan, ini dalam rangka pemilihan kepala daerah kok bisanya sembako dari realokasi itu bisa menggunakan logo partai tertentu,” ujar Felly dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI yang disiarkan langsung situs dpr.go.id, Selasa (5/5).

Felly menyampaikan padahal banyak kasus rumah sakit di daerah kekurangan alat kesehatan. Banyak tenaga kesehatan yang melayani pasien corona dengan alat yang tidak layak.

Namun berdasarkan temuan beberapa anggota Komisi IX, tak ada daerah yang menganggarkan pembelian alat kesehatan. Pemda malah ramai-ramai menggunakan anggaran untuk bansos.

Dia meminta para politikus di daerah untuk berhenti mencari keuntungan di tengah pandemi.

“Ratusan miliar, ada di mana otak kita? Pemerintah daerah kok bisa seperti itu? Mohon maaf saya juga dari parpol, dari Nasdem, tapi kita mau ingatkan dalam kondisi gini tolong, dong,” ujar Felly.

Salah satu kepala daerah yang mempolitisasi bansos yaitu Bupati Klaten Sri Mulyani. Dia menempelkan fotonya di paket bansos penanganan Covid-19 hingga memantik polemik di publik.

Dalam paket bantuan hand sanitizer, tertempel wajah Sri Mulyani. Selain itu, foto wajah politikus PDIP itu juga menempel di paket bansos mulai dari beras, masker, hingga buku tulis untuk siswa.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai pencitraan lewat bansos dilakukan karena pemerintah tidak transparan, sehingga seolah-olah bantuan itu diberikan langsung oleh kepala daerah atau kepala negara.

Trubus berpendapat politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan. Dia justru menilai manuver tersebut akan berdampak buruk bagi pengambil kebijakan.

“Kesan yang muncul jadi kontraproduktif bahwa persepsi publik menjadi menurunkan citra. Menandakan ketidakpekaan terhadap kondisi publik, kemudian melukai hati publik,” kata Trubus beberapa waktu lalu. (INT)

Comment