by

DPRD Akan Bangun Posko Pengaduan Bansos

Ambon, BKA- Hingga kemarin, DPRD Kota Ambon masih menerima keluhan dari masyarakat terkait pembagian bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran dari pemerintah, akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, DPRD akan membangun posko pengaduan bagi masyarakat terkait bantuan sosial.

Posko dimaksud, direncanakan akan ditempati beberapa pegawai Sekretariat DPRD Kota Ambon dan didampingi beberapa pegawai Dinas Sosial Kota Ambon dengan melibatkan Dinas Sosial Kota Ambon untuk melakukan pendampingan.

Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta mengatakan, pembangunan posko pengaduan tersebut dilakukan lantaran banyak keluhan dari masyarakat terkait pembagian sembako. Dimana, masih banyak warga yang tidak mampu, tapi tidak terdaftar sebaga penerima dari 4 program bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Ambon.

“Terdapat banyak data yang tidak sinkron, dan banyak warga yang mengadu ke DPRD. Dari hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota, kita di DPRD akan buat posko pengaduan untuk warga yang belum menerima bantuan. Artinya warga yang berhak, tapi tidak menerima bantuan. Bisa datang melapor ke DPRD dengan membawa KTP dan KK,” ungkap Toisuta, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (29/4).

Dikatakan, warga yang berhak tapi tidak sama sekali terdata sebagai penerima bansos, dapat mendatangi posko pengaduan untuk melapor. Dan dari laporan tersebut, akan diteruskan kepada komisi untuk ditindaklanjuti.

Sehingga Komisi dapat berkoordinasi dengan dinas terkait, untuk bisa melakukan sinkronisasi data dengan RT-RT setempat.

“Ssuai fungsi pengawasan, DPRD akan awasi seberapa jauh penanganan Covid oleh dinas terkait lewat Gugus Tugas. Karena saat ini banyak warga yang mengadu, bahwa hak mereka tidak diterima akibat tidak sinkronnya data RT dengan Dinas Sosial,” bebernya.

Ketua Kosgoro Maluku ini menilai, selama ini data miskin yang dimiliki lebih banyak pada pendamping bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Tunai Langsung (BTL) serta bantuan kartu sembako yang dikucurkan dari APBN lewat Kemensos RI.

Begitupun dengan data bantuan warga miskin baru (misbar) yang dikucurkan dari APBD Kota Ambon. Sehingga saat pendataan dilapangan, ada warga yang mendapatkan bantuan dobel, serta ada warga miskin yang berhak, tetapi tidak terdata untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“Setelah ada Covid-19 ini, maka ada bantuan misbar ini. Inilah yang pendataan rancu. Jadi saat ini DPRD meminta Pemkot untuk bagaimana jgua bisa buat posko pengaduan. Sehingga bisa lakukan kontrol dengan Pemerintah Kota. Agar warga yang alami dampak ini bisa semua teratasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketika posko nanti terbentuk, maka jam pelayanan akan disesuaikan dengan waktu kerja. Dan sementara dikoordinasi dengan pihak Sekretariat DPRD untuk segera menyiapkan perangkat.

“Yang penting saat warga mengadu itu, harus bawa identitas berupa KTP dan KK. Nanti dilihat, ap-akah bersangkutan ini berhak atau tidak. Karena dinas juga punya data. Kalau tidak ada, maka berhak. Dan DPRD tetap akan mengawasi kinerja Pemerintah Kota, untuk bagaimana warga bisa menerima hak mereka saat pandemi Covid 19,” tutup Toisuta. (UPE)

Comment