by

DPRD Ancam Cabut Izin Bank Sinarmas

Ambon, BKA- Bank Sinarmas Cabang Ambon kembali melakukan PHK secara sepihak, terhadap 6 karyawannya. PHK tersebut dinilai melanggar aturan, sehingga DPRD Kota Ambon mengancam akan mengeluarkan rekomendasi untuk pencabutan izin, jika keputusan mediasi tidak dijalankan pihak bank Sinarmas.

“Sesuai hasil keputusan rapat tadi (kemarin), kita berikan waktu satu minggu untuk bank Sinarmas berkonsultasi dengan pimpinan mereka di pusat. Untuk kembali mengangkat karyawannya itu dengan batas waktu tertentu. Dan kalau tidak menjalankan itu sesuai dengan aturan undang-undang, maka izinnya bisa kita rekomendasikan untuk dicabut,” ancam Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Senin (27/7).

PHK ini bukan kali pertama yang dilakukan bank Sinarmas. Sekitar tahun 2018 lalu, Sinarmas pernah melakukan PHK sepihak terhadap salah satu karyawan yang telah bekerja lebih dari 3 tahun. Dan di tahun ini, Sinarmas kembali lakukan PHK secara sepihak terhadap 6 orang karyawan kontrak.
Namun dari 6 karyawan itu, hanya 1 karyawan yang melaporkan persoalan ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) serta DPRD Kota Ambon.

Pormes mengaku, PHK yang dilakukan bank Sinarmas tidak sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pasal 59 ayat 1-7. Yang mana pasal tersebut mengatur soal tenaga kerja dengan waktu tertentu.

“Dalam pasal 1 sampai 6 itu, paling tinggi 3 tahun kontraknya harus diperpanjang dan hanya satu kali. Kalau diperpanjang lagi itu hanya bisa 1 tahun. Sementara bank Sinarmas mempekerjakan yang bersangkutan ini sudah 4 tahun. Itu artinya, dari segi undang-undang dengan waktu tertentu sudah melanggar,” terangnya.

Politisi Golkar ini menilai, dalam undang-undang ketenagakerjaan, pasal 59 mengisyaratkan bahwa 7 hari sebelum masa kontrak selesai, maka perusahaan wajib menyurati pekerka kontraknya. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan.

Dan sesuai aturan hukum, lanjut Pormes, bank Sinarmas harus kembali mempekerjakan karyawan kontraknya bernama Venty Nahumury sebagai tenaga kerja dengan waktu tertentu.

“Jadi baik aturan pertama dan kedua tidak dilakukan Sinarmas. Pasal 7 dalam undang-undang katakan, apabila perusahan tidak melakukan langkah-langkah dari pasal 1-6, maka demi hukum dia harus dipekerjakan kembali sebagai tenaga kerja waktu tertentu,” tegasnya.

Ia menambahkan, bank Sinarmas telah melanggar aturan dengan melakukan PHK sepihak tanpa mengedepankan aturan ketenagakerjaan. Dan jika Sinarmas ingin mengakhiri kontrak kerja tersebut, maka harus dilakukan sesuai prosedur. Salah satunya memberikan pesangon sebagai bentuk tanda jasa pengabdian yang diberikan kepada perusahaan.

“Jadi berakhirnya kontrak kerja itu, secara hukum cacat. Dan bank Sinarmas lalukan cacat hukum atas itu. Maka sesuai aturan, pertama harus kembalikan karyawannya itu dengan status tenaga kerja kontrak dengan waktu tertentu,” pungkasnya. (UPE)

Comment