by

DPRD Ancam Perusahan Leasing

Ambon, BKA- Komisi III DPRD Maluku mengancam akan mengeluarkan rekomendasi pencabutan ijin usaha bagi perusahaan leasing, yang tidak mentaati instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni, memberikan berbagai kemudahan kepada sejumlah sektor usaha dan masyarakat yang terkena dampak wabah virus corona (Covid-19).

“Nanti kita liat rapat besok dulu, kan tadi saya sudah sampaikan juga dan kalau mereka (perusahaan leasing ) tidak patuh, DPRD akan rekomendasikan untuk tutup kantor cabangnya di Ambon. Kenapa tidak? Ini daerah kita koq. Situasi ini kan tidak kita minta terjai, tapi ini virus global, 2013 negara kena virus ini,” tegas Ketua Komisi III asal farkasi Golkar, Anos Yermias, usai memimpin rapat terbatas di ruang paripurna bersama OJK, pihak Bank dan pelaku usaha leasing, Rabu(22/4).

Menurutnya, sebagai daerah yang terdampak Covid-19, harus bisa mengambil sikap. Maka sebagai represantase rakyat Maluku, DPRD juga harus memiliki sikap tegas. Kalau besok ada perusahan leasing yang tidak hadir atau hadir namun belum mendapat kesepakatan, DPRD tetap keluarkan rekomendasi untuk mencabut ijin usaha.

Ia mencontohkan, sikap tegas yang diambil Bupati Kabupaten Kepuluan Tanimbar (KKT), Petrus Fatlolon, yang berani menutup salah satu perusahan leasing, Mandala Finance, lantaran tidak menjalankan instruksi Presiden. Itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk diterapkan di Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku.

“Di Tanimbar kan Bupati-nya berani tutup Mandala (Finance), kenapa disini kita tidak bisa minta untuk ditutup, kalau mereka bandel. Kita minta untuk ditutup, semuanya demi rakyat kita di daerah ini,” tegasnya lagi.

lanjut Anos, dari hasil pertemuan pertama dengan pihak OJK maupun dengan forum komunikasi lembaga jasa keuangan Provinsi Maluku, kesimpulan yang diambil sudah ada realisasi terhadap instruksi Presiden, oleh pihak OJK dan terhadap realisasi itu sendiri seluruh pihak perbankan sudah melaksanakan. Dengan kata lain, pihak bank sudah patuh dan sudah menerapkan pada seluruh kantor cabang di kabupaten/kota di Maluku.

Terhadap itu, DPRD juga berharap penerapan yang sudah dilakukan pihak bank juga dapat dilaksanakan pada seluruh jasa keuangan lainnya, termasuk perusahan leasing, demi rakyat Maluku.

Khusus perusahan leasing, lanjut Anos, baru Adira yang sudah menjalankan instruksi Presiden, dengan menanggukan penundaan anggsuran selama tiga bulan kedepan, dengan perhitungan dimulai setelah masa penangguhan tiga bulan selesai.

“Adira sudah menyampaikan kepada kami, kalau mereka sudah melakukan penundaan anggsuran selama tiga bulan kedepan, sehingga dianggap sebagai pembayaran tertunda dan pada waktunya katakan lewat tiga bulan, baru dimulai pembayaran anggsurannya,” pungkasnya. (RHM)

Comment