by

DPRD Bahas Sistim Ganjil Genap

Ambon, BKA- Pemberlakuan sistim ganjil genap terhadap seluruh angkot di kota Ambon, dibahas oleh Komisi III DPRD Kota Ambon. Rapat dengar pendapat yang menghadirkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ambon itu, memutuskan pemberlakuan ganjil genap akan dievaluasi setelah 14 hari diterapkan.

Rapat ini menindaklanjuti aksi penolakan dari ratusan supir angkot trayek Passo pada Jumat (5/6) pekan kemarin. Yang menolak Perwali nomor 16 tahun 2020 pada pasal 32 tentang pemberlakuan ganjil genap bagi seluruh angkot di kota Ambon selama 14 hari.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally mengatakan, setelah rapat dengar pendapat bersama Dishub Kota Ambon, Komisi telah menegaskan pemberlakuan sistim ganjil genap untuk angkot sejak Senin kemarin, perlu dilakukan evaluasi lanjutan setelah 14 hari pemberlakuan.

Sebab, retribusi terminal akan dibayar sesuai operasi angkot yakni angkot ganjil beroperasi hari Senin, Rabu dan Jumat. Sementara angkot dengan pelat nomor genap akan beroperasi hanya hari Selasa, Kamis dan Sabtu.

Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally

Dan untuk hari Minggu, ganjil genap dapat beroperasi seperti biasa.
“Jadi sistim ganjil genap ini akan dievaluasi setelah 14 hari diberlakukan untuk seluruh angkot di kota Ambon. Selain sistem ganjil genap, juga akan di berlakukan ketentuan bagi setiap angkot untuk mengangkut penumpang tidak lebih dari 50 persen,” ungkap Wally, kepada wartawan di Blai Rakyat DPRD Ambon, Senin (8/6).

Dalam rapat tersebut, sebutnya, Komisi telah sampaikan agar Dishub perlu konsisten di lapangan untuk mengawal program ganjil genap yang ditetapkan sejak pukul 05.30 hingga 21.00 WIT. Dimana kebijakan ini telah diatur dalam Perwali nomor 16 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di tengah pandemi Covid-19.

“Ganjil genap tetap dilakukan, juga protokol kesehatan. Untuk angkutan maksimal 50 persen, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Jadi kalau misalnya mobil jenis sedan itu muat lima penumpang, maka jadinya hanya tiga,” terangnya.

Dijelaskan, pemberlakuan ganjil genap ini juga berdampak bagi para supir bantu, yang agak sulit mencari kendaraan untuk dibawa. Maka yang menjadi PR untuk Dishub Kota Ambon, lanjut Wally, tentang para supir yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Sehingga memasuki pembagian bansos tahap III pada Juni ini, seluruh supir angkot yang belum pernah mendapat bantuan sosial perlu dikoordinasikan oleh Dishub bersama pihak desa, kelurahan dan RT setempat. Dengan membawa perlengkapan berupa SIM mobil, KK dan KTP.

“Ada 2000 kendaraan angkot di Ambon, maka dengan sistim ganjil genap yang diterapkan hanya 1000 angkot yang beroperasi setiap hari. Problem yang ditemukan, mobil jurusan Latuhalat yang beroperasi sangat sedikit jika dibandingkan dengan penumpang. Sehingga para penumpang kesulitan beraktivitas. Ada juga supir yang tidak berani keluar, karena dipastikan tidak dapat gaji bulanan. Serta ada juga pengusaha mobil angkot tidak keluarkan angkotnya karena setoran dikurangi 50 persen,” beber Wally.

Politisi PKS ini menambahkan, aturan ganjil genap yang diberlakukan ini untuk mengurangi transportasi, guna memutus mata rantai Covid-19. Dan DPRD tentunya mendukung, tetapi dalam membuat aturan lain perlu kajian yang baik agar masyarakat dapat menerima.

“Sehingga tidak membuat semua orang menjadi tidak pasti dalam kondisi saat ini. Kemudian rencana berikutnya akan dievaluasi 14 hari kedepan,” tutup Wally.

Plt Kepala Dishub Kota Ambon, Robby Sapulette menambahkan, Perwali yang telah diberlakukan sejak Senin kemarin, tetap akan berjalan selama 14 hari. Dan pihaknya akan mempertimbangkan dan dilakukan evaluasi terhadap sistim ganjil genap tersebut, untuk mengetahui apakah sistim dimaksud dalam perwali itu efektif atau tidak.

“Memang sebelumnya sudah ada pengurangan penumpang 50 persen pada angkot. Kita sengaja ciptakan ini, agar masyarakat yang mau lakukan perjalanan juga mempertimbangkan aspek transportasi. Sehingga perjalanan yang dilakukan itu benar-benar penting,” terangnya.

Sementara untuk bantuan sosial yang belum diterima supir angkot, lanjut Sapulette, karena para supir banyak yang hidup di kos-kosan dan tidak mendaftarkan diri pada RT setempat. Sehingga pihak RT tidak memasukan data para supir angkot.

Sehingga disarankan agar para supir kembali menemui pihak RT untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.
“Ada supir yang tidak terima bantuan. Tapi setelah dicek, mereka kos-kosan dan tidak lapor ke RT setempat. Sehingga tidak terdaftar. Jadi Cuma masalah data. Kita sarankan penemudi datangi RT setempat laporkan identitas. Apalagi yang KTPnya itu wiraswasta, segera koordinasi dengan RTsetempat,” harapnya. (UPE)

Comment