by

DPRD Dukung Ambon Berlakukan PSBB

Ambon, BKA- DPRD Provinsi mendukung keinginan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, untuk memberlakukan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB).

Walau begitu, DPRD Provinsi Maluku juga mengingatkan Walikota Ambon terkait konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan itu.

Dukungan DPRD Provinsi Maluku itu disampaikan saat rapat koodinasi (rakor) tertutup dengan Tim Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Maluku, yang berlangsung di ruang rapat istimewa DPRD Provinsi Maluku, Senin(4/5).

Usai memimpin rakor, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, kepada awak media mengatakan, khusus untuk usulan PSBB, Walikota Ambon sudah membicarakan itu di tingkat Pemprov Maluku.

Selain itu, berbagai pertimbangan dewan lewat Ketua-Ketua Fraksi juga penjelasan dari Sekda Maluku selaku Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi Maluku dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku serta Direktur dr RSUD Haulussy Ambon, akhirnya DPRD Maluku berkesimpulan untuk mendukung pemberlakuan PSBB di Kota Ambon.

Sehingga saat ini, katanya, tinggal menunggu proposal usulan pemberlakuan PSBB di Kota Ambon. “Sesuai dengan rencana usulan Pemkot Ambon, prinsipnya DPRD tetap memberikan dukungan atas keinginan walikota,” ucapnya.

Namun syaratnya, lanjut Lucky, segala kebutuhan masyarakat harus dapat lebih diperhatikan, terutama pada kebutuhan dan pemenuhan bahan pokok masyarakat. Sebab jika diberlakukan PSBB di Kota Ambon, maka secara otomatis terdapat banyak hal yang akan dibatasi, tidak seperti pemberlakuan PSBR.

“Pada saat diberlakukan PSBB, maka harus diikutsertakan dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berdampak juga pada kedisipilinan masyarakat. Sehingga kami meminta, agar PSBB harus diawali dengan sosialisasi yang baik terhadap masyarakat, agar mereka dapat memahami dasar dari diberlakukannya PSBB dan mengetahui konsekuensinya,” jelasnya.

Ia mencontohkan, pemberlakukan PSBB yang dilakukan dibeberapa kota-kota besar di Pulau Jawa akan bisa dijadikan sebagai pengalaman. Sehingga DPRD menyarankan agar Gugus Tugas Provinsi Maluku kembali melakukan koordinasi dengan Pemkot Ambon, untuk mempersiapkan semuanya dengan baik.

“Tadi kami juga minta penjelasan dari Kadis Perdagangan dan Perindustrian, tentang kesiapan kebutuhan pokok, agar ada jaminan kebutuhan tetap terpenuhi, baik itu kapal-kapal yang memuat logistik agar selalu tepat waktu membawa logistik dari luar Ambon,” pintanya.

Menurutnya, jika semua itu dapat dipenuhi Pemerintah Kota Ambon, maka pemberlakuan PSBB tidak akan ada masalah.

Selain itu, yang tidak kalah penting, lanjutnya, Tim Gugus Tugas Provinsi Maluku juga diminta agar dapat menjelaskan kepada semua bupati atau walikota se-Maluku, terkait pentingnya pemberlakukan PSBB di Kota Ambon.

Hal itu diperlukan, agar bupatidan walikota yang lain diMaluku dapat mengetahui tentang pemberlakuan PSBB dengan segala konsekuensinya. Sehingga mereka bisa mempersiapkan masyarakatnya, untuk mungkin tidak ke Ambon.

“Paling kurang, anak mereka yang sekolah di Ambon bisa mendapat bantuan dari mereka di kampung halaman. Semuanya tinggal bagaimana sistim sosialisasinya saja dengan baik,” bebernya.

Lucky menyadari, kalau masyarakat dapat diatur dan disiplin, maka pemberlakuan PSBB dalam rangka pencegahan Covid-19 ini bisa berhasil. “Dewan juga punya pilihan yang sama, agar semua masyarakat dapat terhindar dari penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (RHM)

Comment