by

DPRD Evaluasi Data Bansos

Ambon, BKA- Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu serta yang terdampak Covid-19, dinilai tidak tepat sasaran. Sehingga Dinas Sosial dan DP3AMD Kota Ambon diminta untuk segera melakukan verifikasi data di lapangan.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, dalam rapat evaluasi data bansos dengan menghadirkan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon, di ruang paripurna, Balai Rakyat DPRD Ambon, Selasa (28/4).

Menurut Pormes, dari temuan di lapangan, banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak terdaftar pada 4 program bantuan yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) lewat APBN dan Pemerintah Kota lewat APBD.

Diantaranya, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan kartu sembako, bantuan tunai langsung (BTL) dan bantuan bagi warga miskin.
“Sesuai fungsi pengawasan kita, kita undang Dinsos dan DP3AMD yang ditunjuk oleh pemerintah untuk distrubusi bantuan sosial kepada warga akibat pandemi Covid-19. Makanya kita minta agar Dinsos dan DP3AMD segera melakukan verifikasi data penerima bansos,” ungkap Pormes.

Disebutkan, dari penjelasan yang disampaikan, pembagian bansos kepada masyarakat miskin hanya untuk 4 kategori usaha sesuai 14 kriteria kemiskinan, yakni ojek, supir, tukang becak dan buruh.

Komisi juga mempertanyakan, apakah ada kategori usaha lain yang bisa mendapatkan bantuan sosial selain 4 kategori usaha tersebut. Sebab, banyak masyarakat lain yang juga terdampak Covid-19 namun tidak didata sebagai penerima bantuan.

“Kita tadi sudah pertanyakan, bagaimana dengan di luar dari 4 kategori usaha tadi. Apakah mereka juga dapat ? karena mereka juga rentan dan terdampak Covid-19. Dan itu sementara dikaji,” jelasnya.

Menurutnya, dari 4 bantuan tersebut, komisi sementara mengawasi seluruh bantuan. Termasuk bantuan warga miskin baru yang dikucurkan dari APBD. Dimana bantuan warga miskin baru di kelurahan akan mendapatkan bantuan sembako senilai Rp 200 ribu, yang diberikan Dinas Sosial Kota Ambon selama 9 bulan.

Sementara bantuan BTL yang ditujukan kepada warga miskin baru di desa/negeri, akan dikucurkan dari dana desa sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan, dan ditangani oleh DP3AMD Kota Ambon.

“Dari yang disampaikan, bantuan 20 kelurahan itu berupa sembako kepada 4.388 kepala keluarga, yang minggu lalu sudah dibagikan. Nilainya sembako itu 200 ribu, dengan alokasi anggaran 80 persen dari Pemkot dan 20 persen dari Pemprov,” jelasnya.

Ia menyebutkan, untuk BLT yang dibagikan DP3AMD pada 1 Mei 2020 lewat rekening desa langsung ke penerima sebanyak 6.718 KK. Dengan anggaran dana desa sebanyak 12,9 miliar lebih. Bahkan ada bantuan sembako dari kelompok PKH dan lainnya.

“Intinya kita inginkan pemerintah kota memvalidasi data. Karena temuan kita, ada kelompok warga yang sudah didata tapi belum menerima bantuan. Dan ada yang belum didata apakah karena tidak didata RT, maka itu kita minta dinas turunkan para pendamping dan verifikasi ulang bagi warga yang belum dapat,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Kepala DP3AMD, Rulien Purmiasa. Menurut dia, pihaknya akan memberikan bantuan uang tunai kepada warga yang telah terdata sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan. Dimana totalnya sama dengan bantuan kepada warga miskin di kelurahan yang nilainya Rp 200 ribu selama 9 bulan.

“Yang terkover di kami ada sekitar 3.600. Nanti desa serahkan ke Dinas Sosial untuk verifikasi dan dikembalikan ke desa untuk ditetapkan. Pendekatannya itu per KK. Misalnya ada tukang dua tukang ojek dalam satu KK, itu hitungannya satu. Kalau ada satu rumah tapi 3 KK, tetap dihitung per KK,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Ambon, Nurhayati Jassin menambahkan, data yang dimiliki pihaknya datang dari desa dan kelurahan. Dimada ada warga yang menggunakan nama samara, kemudian menggunakan nama orang tua, sehingga saat pembagian ada warga yang mendapatkan bantuan dobel.

“Sebenarnya data bukan kita, kita bagi bedasrakan data yang masuk dari desa dan kelurahan. Dan harusnya saat pembagian itu diawasi RT agar tidak terjadi data ganda. Dari desa bisa usul lagi ke kita, dan kita siap membagi yang penting data valid. Jadi bisa usulkan perbaikan data,” terangnya. (UPE)

Comment