by

DPRD Intens Evaluasi Tujuh Program JPS

Ambon, BKA- DPRD Provinsi Maluku mulai intens melakukan evaluasi terhadap tujuh program nggaran bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan ekonomi.

Hal itu mulai dilakukan sejak terbentukanya tim II Pengawas Covid-19 DPRD Provinsi Maluku, beberapa waktu lalu. Demikian ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, di ruang kerjanya, Rabu (17/6).

“Jadi tim pengawas Covid-19 DPRD Maluku sudah membentuk sub tim, agar lebih fokus dalam bicarakan pengawasan. Kami memimpin tim II yang membidangi masalah JPS dan ekonomi,” terangnya.

Di Maluku, terangnya, terdapat tujuh paket program JPS lewat bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penanganan Covid-19. Semua itu harus diawasi dengan serius.

“Contohnya, adanya penambahan Program Keluarga Harapan (PKH) di Maluku. Rrealisasi penambahannya dilapangan seperti apa dan pembagiannya? Ini perlu diawasi,” katanya.

Selain itu, evaluasi terhadap berapa besar anggaran program Padat Karya yang dikucurkan Pemerintah Pusat (Pempus). Maluku kebagian berapa? Lokasinya dimana saja? Program tersebut dikerjakan seperti apa dan sejauh mana disosialisasikan ke masyarakat dan bentuk kerjanya apa saja? “Itu juga harus jelas,” tambahnya.

Ada juga anggaran refocusing lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang didalam penggunaan anggarannya juga masuk dalam pengawasan tim II Covid DPRD Maluku.

“Ada program subsidi listrik 450 VA gartis dan 900 VA discon 50 persen. Tapi kita juga banyak mendengar keluhan seputar listrik, yang mana akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mengeluh dengan harga listrik yang membengkak. Sehingga mareka (PLN, red-), nantinya akan dipanggil,” ujarnya.

Ketua DPW PKS Maluku ini melanjutkan, kalau tim yang dipimpinannya dalam pertemuan dengan dinas terkait, juga menyinggung soal pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Pra Kerja bagi masyarakat yang mengelami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat terdampak Covid-19.

“Apakah pembagiannya sudah sesuai atau tidak, termasuk dalam sistim penyaluran bantuan sembako,” katanya.

Untuk itu, tim yang dipimpinnya itu juga akan menggelar diskusi seputar masalah dampak Covid-19 ini terhadap kondisi ekonomi Maluku, termasuk cadangan sembako dan kebutuhan masyarakat, hasil pertanian masyarakat. “Ini perlu kita diskusikan bersama dengan pihak-pihak terkait,” ucapnya.

Selama ini, laporan yang disampaikan Disperindag Provinsi Maluku selalu menyebutkan, kondisi ketersedian sembako Maluku selalu aman. Tapi yang menjadi keinginan tim, ingin mendengar langsung dari pelaku usaha, kalau apa yang disampaikan dinas terkait tersebut betul atau sebaliknya kewalahan.

“Sebab itu, tim II Pengawas Covid-19 akan betul-betul intens dan serius dalam melakukan tugas dan tanggungjawab yang diberikan, sehingga tidak ada lagi ada keluhan dari masyarakat,” pungkasnya.(RHM)

Comment