by

DPRD Kembali Evaluasi Data Bansos

Ambon, BKA- Komisi I DPRD Kota Ambon kembali melakukan rapat evaluasi terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) akibat pandemi Covid-19. Namun hasil rapat tersebut masih terdapat ketidaksinkronan data yang dimiliki antara Dinas Sosial dan DP3MD dengan Pemerintah Desa serta Kelurahan.

Rapat evaluasi tersebut, turut membahas kendala terhadap penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Ambon, yang belum juga dibagikan pada tanggal 1 Mei kemarin.

Dengan menghadirkan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon, di Balai Rakyat DPRD Ambon, Selasa (5/5).

Komisi menilai, DP3MD belum dapat memastikan penyaluran bantuan tersebut menggunakan pendekatan 14 kriteria, sebagaimana yang digunakan pada Program Keluarga Harapan (PKH) atau pendekatan kehilangan mata pencaharian maupun yang benar-benar terdampak Covid-19.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir mengatakan, dari hasil rapat awal bahwa penyaluran BLT khusus untuk desa/negeri akan dilakukan pada 1 Mei 2020 kemarin. Faktanya hingga kemarin bantuan tersebut belum seluruhnya tersalurkan.

Setelah dievaluasi kembali, lanjutnya, masih ditemukan ketidaksinkronan data penerima bantuan sosial, salah satunya pada program BLT.
Sehingga Komisi berencana menghadirkan kembali Dinsos dan DP3MD beserta para camat se Kota Ambon dalam rapat berikutnya yang diagendakan Kamis (7/5) besok. Untuk membahas lebih jauh terkait proses penyaluran bantuan di masyarakat.

“Kita akan libatkan dinas dan juga camat dalam rapat koordinasi ini. Karena kami lihat ada ketidaksinkronan antara pekmot lewat dinas terkait dengan pemerintah desa atau negeri. Terkait kriteria masyrakat calon penerima bantuan atau masyarakat miskin baru,” ungkap Saidna.

Politisi PKS itu mengaku, hasil rapat evaluasi sebelumnya menginsyaratkan bahwa kategori penerima bantuan miskin baru adalah empat kriteria yakni ojek, tukang becak, supir dan buruh. Faktanya, di desa/negeri belum semua terdata sesuai 4 karakter dimaksud. Bahkan masih mengacu pada Keputusan Menteri yaitu pendekatan 14 kriteria PKH.

Padahal, sebutnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, telah menyatakan tidak lagi menggunakan 14 kriteria tersebut. Dan yang terpenting adalah bagi yang telah kehilangan penghasilan akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, jika mengacu pada pendekatan 14 kriteria, maka nyaris di kota Ambon sudah tidak ada lagi orang yang miskin. Untuk itu, perlu disinkronkan secara baik dalam rapat koordinasi berikutnya. Agar para camat bisa melakukan sosialisasi ke setiap desa/negeri.

“Ini supaya pihak desa bisa mendata sesuai dengan kriteria orang miskin baru yang betul-betul terdampak pandemi Corona, seperti tukang ojek, becak, sopir dan buruh,” jelasnya.

Dijelaskan, hingga kemarin Komisi belum mengantongi data dari Dinsos maupun DP3AMD terkait jumlah orang miskin baru yang ada di Kota Ambon. Padahal, penyaluran bantuan sosial berkaitan dengan konsekuensi anggaran.

Dimana, komisi ingin mengukur ketersedian anggaran melalui dana desa ini, apakah bisa mengakomodir seluruh kebutuhan warga mikin baru atau tidak.

Karena ditakutkan, jangan sampai ketersediaan dana desa peraturan menteri sesuai klasifikasi jumlah persen untuk penerima dana desa tersebut. Sehingga Komisi ingin melihat masalah ini, jangan sampai justru banyak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka.

“Dikhawatirkan, kesiapan data yang dimiliki tidak sesuai di lapangan. Karena PSBB telah disetujui, maka akan berdampak sosial di masyarakat. Ini yang perlu kita jaga, karena bantuan ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Dan jika, sampai Kamis besok, dua instansi itu belum punya data, maka kita anggap bahwa Pemkot tidak serius melakukan penanganan,” pesannya. (UPE)

Comment