by

DPRD Lambat Sikapi Relokasi Pedagang Mardika

Ambon, BKA- Hampir setahun menjabat, tingkat kepercayaan masyarakat mulai berkurang terhadap 35 anggota DPRD Kota Ambon. Sebab, banyak persoalan yang dinilai tidak diperjuangkan para wakil rakyat itu. Salah satunya rencana relokasi pedagang untuk revitalisasi pasar Mardika senilai Rp161 miliar.

Kekecewaan itu ditunjukan para pedagang Mardika yang kembali melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Kota Ambon, Rabu (19/8).

Ratusan pedagang ini didampingi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja DPRD Kota Ambon.

Mereka menilai, DPRD tidak peka terhadap aspirasi pedagang yang sebelumnya telah menolak untuk direlokasi ke pasar Transit Passo. Karena selain lokasi pasar yang tidak strategis, dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, justru akan semakin menyulitkan para pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Jahlia, salah satu pedagang Mardika mengaku, penolakan relokasi sudah disampaikan para pedagang bsebelumnya. Namun, DPRD kurang merespon keluhan para pedagang.

Dia menyebutkan, perhatian anggota DPRD Kota Ambon kepada masyarakat ketika ada maunya. Yakni saat jelang pemilihan legislatif (Pileg) dan kepentingan lainnya.

“Katong (kita) sudah bilang waktu itu, kalau kita pindah ke Passo itu mau dapat apa. Tapi dong (mereka) acuh. Nanti kalau mau cari uang besar, datang kayak mengemis di katong. Pas sudah dapat uang besar, janji hilang. Katong punya kesulitan pun tidak dibantu dengan ikhlas,” kesal Jahlia, dalam aksi tersebut.

Dituturkan, bukan baru sekali, para pedagang Mardika mengeluhkan soal kebijakan pemindahan atau relokasi ke pasar Transit Passo. Tetapi sudah berulang kali dilakukan pedagang lain, dengan harapan tidak lagi dipersulit selama pandemi Covid-19.

“Pandemi covid-19 ini katong di Mardika saja tidak mendapat untung, apalagi kalau di Passo. Itu berdagang ataukah mau membiarkan jualan busuk,” heran dia.

Pedagang lainnya, Ramli Sampulawa menambahkan, tidak akan mengikuti keinginan pemerintah untuk direlokasi. Dirinya tetap bersikeras akan tetap menduduki lapaknya dan tidak ingin direlokasi ke pasar Transit Passo.

Menurut Sampulawa, pemerintah keliru terkait rencana relokasi yang telah diatur. Karena jika pedagang Mardika dipindahkan ke Passo, justru lebih mempersulit pedagang di tengah pandemim. Dan harusnya, kata dia, Pemerintah kota harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku agar bisa menggunakan taman Viktoria untuk sementara waktu.

“Khan tidak permanen. Setelah revitalisasi kelar, kita sudah balik. Daripada ke Passo yang nantinya dagangan kita tidak laku terjual tapi busuk. Namun jika pemkot tetap membongkar dan memindahkan kita ke Passo, berarti pemerintah suka lihat rakyat sengsara. DPRD juga gagal memperjuangkan aspirasi rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, Arafah Rida, salah satu anggota HMI Cabag Ambon saat berorasi menilai, kinerja DPRD Kota Ambon belakangan ini sangat mengecewakan masyarakat. Diantaranya sering melakukan perjalanan dinas ke luar daerah di saat masyarakat kesulitan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Apalagi, kata dia, perjalanan dinas yang dilakukan saat kota Ambon kembali ke zona merah (tinggi) penyebaran Covid-19 dan dala suasana PSBB Transisi jilid II.

“Selama rakyat masih protes pemerintah, itu berarti kebijakan pemerintah dan DPRD belum menyentuh ke rakyat. DPRD sebagai wakil rakyat tapi tidak peka dengan rakyat,” kesalnya.

Menurutnya, hampir setahun 35 wakil rakyat ini terpilih untuk mewakili aspirasi masyarakat. Namun kinerja selama ini belum mampu mengakomodir kepentingan masyarakat hingga tuntas.

DPRD Ambon malah dianggap tidak demokratis dalam hal pembangunan. Dimana konsep pembangunan yang meliputi asas kualitas pembangunan, manfaat ke rakyat dan kesejahteraan belum terlihat dengan baik.

“Jika pemerintah membijaki soal pembangunan maka alternatifnya harus ada rakyat. Sebab, di setiap misi kebijakan itu ada kepentingan. Harusnya kepentingan untuk memperbaharui tata kota di barengi dengan alternatif untuk rakyat,” harapnya. (UPE).

Comment