by

DPRD Libatkan Lurah dan Camat Bahas Bansos

Ambon, BKA- Seluruh camat dan lurah di kota Ambon dilibatkan oleh Komisi I DPRD Kota Ambon untuk membahas penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Ambon, Selasa (7/7). Dikarenakan masih ada ratusan warga yang belum tersentuh bansos dari pemerintah.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes mengatakan, berdasarkan sejumlah pengaduan masyarakat yang yang disampaikan ke DPRD, pembagian bansos di tingkat desa/negeri hingga kelurahan masih belum merata.

Yakni masih ada sejumlah warga yang sama sekali belum menerima bansos akibat terdampak Covid-19. Sementara data masyarakat kurang mampu maupun miskin baru (misbar) akibat pandemi Covid-19 telah masuk dalam daftar penerima bantuan. “Makanya kita undang seluruh lurah dan camat untuk menanyakan masalah ini,” beber Pormes, usai rapat di ruang paripurna DPRD Kota Ambon.

Politisi Golkar ini mengaku, dari penyampaian sejumlah lurah, ternyata ada masyarakat yang juga berlaku nakal. Yakni meski telah mendapatkan bantuan, tapi masih mencoba untuk mengambil bantuan lain.

“Kita sudah dengar penjelasan setiap kepala lurah. Ternyata, ada masyarakat yang juga nakal. Mereka telah terima bansos misalnya PKH, tapi mau juga dengan bansos BLT. Padahal sesuai aturan tidak boleh,” terangnya.

Sehingga dari hasil rapat tersebut, Komisi I telah mengeluarkan beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti masing-masing lurah. Poin pertama, komisi meminta kepada para lurah yang belum masukan data penerima bantuan, baik yang telah terima maupun belum untuk dimasukan ke Komisi I.

Kedua, lanjut Pormes, lurah segera menempelkan nama setiap penerima bantuan di lingkungan masing-masing. Karena hal ini penting, sehingga ketika ada warga yang belum menerima bansos, dapat segera melapor ke lurah setempat.

Ketiga, masyarakat yang belum sama sekali menerima bansos untuk segera menginformasikan ke pihak RT atau lurah untuk kemudian di data.
Keempat, diharapkan supaya lurah memberikan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait perwali PSBB nomor 19 tahun 2020. Sehingga masyarakat dapat bekerja sama untuk memutus pandemi covid-19 pada lingkungan masing-masing.

“Ini yang kita mintakan dengan harapan bisa dilaksanakan dengan baik oleh kepala kelurahan,” harap dia.
Sementara terkait 811 warga pada 9 kelurahan yang namanya masuk dalam daftar penerima bantuan namun belum menerima, tegasnya, komisi akan memperjuangkannya untuk bisa diperoleh di pembagian bansos tahap selanjutnya.

“Ada 811 warga yang tersebar di sembilan kelurahan di Kota Ambon yang namanya masuk daftar penerima tapi belum terima itu bansos. Nah, mereka ini kita perjuangkan untuk dapat di tahap berikut,” tutupnya. (UPE)

Comment