by

DPRD Maluku Raker Pelaksanaan Transportasi

Ambon, BKA- Sebagai fungsi kontrol legislatif, DPRD Provinsi Maluku lewat Tim Pengawasan Covid-19 melaksanakan rapat kerja (raker) untuk membahas pelaksanaan transportasi di masa pandemi Covid-19.

Raker yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Rabu (3/6), melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku, KSOP Kelas 1 Ambon, PT Pelni Cabang Ambon, PT Angkasa Pura dan PT ASDP Cabang Ambon.

Raker tersebut dibuka Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimuri didampingi dua pimpinan DPRD yakni, Melkianus Sairdekut dari fraksi Gerindra dan Asis Sangkala dari fraksi PKS, serta anggota DPRD lainnya yang tergabung dalam Tim Pengawasan Covid-19.

Raker sehari yang dipaparkan Wattimury menjelaskan, DPRD sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan penanganan penyebaran virus corona telah diserahkan pengawasannya ke Tim Satgas Covid-19 DPRD Maluku.

“Hari ini (kemarin) kami mengundang pihak Dishub dan mitra kerja lainnya untuk membicarakan langkah penanganan penyebaran Covid-19 pada masing-masing sektor yang bapak-ibu tangani,” terang Wattimury.

Tujuannya, kata dia, agar raker dapat disingkronkan dengan seluruh kegiatan yang ada di DPRD dalam rangka melakukan pengawasan penanganan Covid-19. Sekaligus membicarakan berbagai persoalan yang terajadi akhir-akhir ini dalan pelaksanaan protap Covid-19 yang telah merasahkan warga.

“Ini juga membicarakan hasil temuan dari anggota DPRD Maluku secara umum dan anggota Tim Covid-19 DPRD sendiri. Untuk nantinya kita lihat secara bersama, bagaimana dapat menyelesaikannya,” tandasnya.

Menurut Bendahara DPD PDI-P Maluku ini, dalam agenda raker juga akan membahas tentang hasil kajian dari Tim Covid-19 DPRD Maluku. Bahwa salah satu penyebaran yang berdampak pada peningkatan angka pasien Covid-19 itu terdapat pada pintu perhubungan. Baik itu lewat transpotasi laut, udara maupun darat. Sehingga raker perlu dilakukan untuk bisa mencari solusi guna memutus mata rantai penyebaran virus.

Bahkan kondisi yang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), lanjut dia, yang tadinya menjadi daerah hijau dan sudah beralih ke zona kuning. Itu akibat ditemukan dua orang penumpang yang menggunakan armada kapal perintis telah dinyatakan positif Covid-19, sehingga yang menjadi penting DPRD perlu melakukan raker.

“Dengan ditemukan dua orang pelaku perjalanan ke MBD dengan menggunakan kapal printis postif Covid-19, kejadian ini yang membuat DPRD semakin kuat melaksanakan raker dengan instansi terkait. Untuk bisa melakukan tugas pengawasan, agar kedepan tidak ada lagi berbagai persoalan yang terjadi,” paparnya.

Usai rapat, Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut menambahkan, menindaklanjuti hasil raker, DPRD lewat Tim Pengawas Covid-19 akan mengundang Gugus Tugas Provinsi Maluku untuk membahas kembali berbagai persoalan yang terjadi akhir-akhir lewat hasil raker.

Sehingga kedepan ada langkah tegas yang diambil, tentang bagaimana tata cara untuk memastikan seluruh keberangkatan kapal harus melalui prosedur yang benar. Dan tidak ada lagi orang yang hanya mengantongi surat kesehatan dapat melakukan perjalanan.

“Kita harap nantinya seluruh penumpang yang berangkat harus melalui pemeriksaan yang lebih memadai. Terlebih bagi kita di daerah yang ditetapkan sebagai zona merah, harus merujuk ke daerah yang masih dianggap zona hijau. Sebaliknya kalau dari zona hijau datang ke zona merah misalnya, itu mungkin prosedurnya sendiri. Tapi khusus bagi kita yang daerah merah ini yang harus lebih diperketat aturannya,” pesannya.

Untuk setiap pelaku perjalanan antar kota/kabupaten, setidaknya harus bisa mengantongi hasil rapit tes sesuai dengan ketentuan kapan lamanya dilakukan tes tersebut. Tanpa ada langkah-langkah diskriminasi bagi siapapun yang dilakukan dalam penerapan dimaksud. (RHM)

Comment