by

DPRD Minta Pemerataan Guru di Wilayah 3T

Ambon, BKA- DPRD Provinsi Maluku meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melakukan pemerataan penyebaran tenaga guru, terutama pada wilayah tertinggal, terdepan dan terpencil (3T).

“Di momentum hari guru, belum ada pemerataan guru, sehingga masih menyisakan banyak persoalan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” terang Anggota DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri, Kamis (26/11).

Pemerataan tenaga guru itu penting untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Maluku. Namun kenyataannya, masih banyak wilayah terpencil yang kondisi pendidikannya sangat menyedihkan akibat ekurangan tenaga guru.

Masalah itu belum diperparah lagi dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, termasuk infrastruktur komunikasi yang sangat dibutuhkan untuk melakukan proses belajar Daring pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Misalnya di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Fasilitas pendidikan dan tenaga guru disana masih sangat minim. Tidak seperti di Kota Ambon, yang fasilitas pendidikannya jauh lebih baik.

Sehingga tidak ada kata lain untuk mengatasi persoalan ini, terang Alkatiri, selain melakukan pemerataan tenaga guru dan infrastruktur pendidikan termasuk fasilitasnya.


“Bagi saya, sejumlah kasus di bidang pendidikan, semestinya sudah tidak boleh terjadi lagi. Seperti kurangnya tenaga guru maupun masalah infrastruktur pendidikan,” katanya.

Diera teknologi digital yang semakin berkembang saat ini, sudah seharusnya dibarengi juga dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang semakin baik.

Namun dia mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepempimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno, yang terus melakukan pembenahan pada bidang pendidikan.

“Beberapa program memang sudah direncanakan oleh Pemprov Maluku, seperti penambahan guru kontrak. Itu harus dilakukan pada setiap daerah yang tergolong 3T,” ujar Alkatiri.

PSelain itu, perhatian negara sudah sangat besar untuk pembenahan dunia pendidikan, seperti, alokasi anggaran di setiap tingkatan pendidikan. Itu merupakan cerminan keseriusan negara dalam menangani berbagai permasalahan pendidikan.

“Sekarang tinggal bagaimana para kepala dinas dan pekerja-pekerja tekhnis di lapangan, yang harus bekerja lebih serius maupun efektif, untuk mengeksekusi semua rencana dan program yang ada,” pungkasnya.(RHM)

Comment