by

DPRD Minta Pemerintah Tindaklanjuti Edaran Kemenkes

Ambon, BKA- DPRD Kota Ambon maupun DPRD Provinsi Maluku mendesak agar Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota untuk menindaklanjuti surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkas) RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 02.02/12875 tahun 2000.

Surat edaran Kemenkes RI itu terkait batasan tarif maksimun pemeriksaan rapid test agar diselaraskan ke seluruh wilayah Indonesia, sebesar Rp 150 ribu, yang berlaku mulai 6 Juli 2020.

Untuk itu, Anggota DPRD Kota Ambon, Morist Tamaela, mengatakan, agar surat edaran itu segera ditindaklanjut oleh Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Provinsi Maluku,
sehingga memberikan sedikit kelonggaran kepada masyarakat yang sudah cukup lama dibebankan dengan biaya rapid test yang bervariasi, ketika hendak ke luar daerah atau sebaliknya.

“Kita bersyukur dengan penetapan harga rapid secara nasional ini. Kita harap, pemerintah kota maupun provinsi segera menindaklanjuti sesuai edaran Kemenkes. Karena sampai hari ini, harga belum teraktualisasi untuk diterapkan. Maka perlu ada penjabaran lanjutan dari surat edara itu untuk tindaklanjuti,” harap Tamaela.

Politisi Nasdem ini mengaku, ada lima tempat yang menjadi rujukan pemerintah untuk melakukan rapid test bagi setiap warga yang hendak melakukan perjalanan secara mandiri ke luar daerah. Diantaranya Rumah Sakit GPM, Otto Kuyk, Klinik Prodia, Kimia Farma dan lainnya.

Maka Pemerintah Kota Ambon harus segera menindaklanjuti edaran tersebut, agar seluruh biaya rapid test yang diberlakukan sesuai dengan harga edaran sebesar Rp 150.000.

“Kita harap, edaran ini segera ditindaklanjuti. Agar tidak ada lagi biaya rapid test yang bebani masyarakat. Karena selama pandemi Covid ini, semua orang terdampak. Sehingga harus ada kepastian dari pemerintah, agar seluruh biaya rapid test bagi pelaku perjalanan mandiri sesuai dengan harga yang ditetapkan secara nasional,” pintanya.

Dituturkan, persoalan ini akan dibahas secara internal untuk kemudian mengundang Dinas Kesehatan dan stakeholder lainnya, untuk membahas penetapan satu harga untuk biaya rapid test ini.

“Kita akan undang DP3MD, Dinsos serta Dinas kesehatan dan mendesak agar lima lokasi rujukan dari pemerintah untuk rapid test itu segera menggunakan harga yang sesuai surat edaran. Karena dari laporan yang kita terima, biaya rapid itu tinggi sekali dari kisaran harga 400 sampai 800 ribu. Kita harap pemerintah tidak lagi mempersulit masyarakat lewat rapid test, termasuk surat perjalanan lainnya,” harap Tamaela.

Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena, juga mendesak hal yang sama, agar Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota untuk menindaklanjuti edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkas) RI.

Tindak lanjut edaran Kemenkes itu penting dilakukan, untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi virus corona. Karena memang biaya rapid test yang diberlakukan saat ini, dirasa cukup mahal, berkisar Rp 350 ribu hingga 750 ribu, sehingga meresahkan warga yang ingin melakukan perjalanan antar daerah.

“Kemenkes RI kan sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan provinsi, serta ketua organisasi bidang kesehatan di seluruh Indonesia, mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test. Jadi untuk keseragaman, maksimal sesuai edarannya itu paling tinggi Rp 150 ribu. Sehingga Pemprov maupun kabupaten/kota sudah harus menindaklanjuti hal itu, dengan mengontrol biaya Rapid tes pada semua pelayanan kesehatan, baik rumah sakit (RS) swasta maupun milik pemerintah,” pinta anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku itu, Rabu (8/7).

Memang kedudukan surat edaran Kemenkas tidak sama dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, tapi ini merupakan salah satu bentuk keperpihakan dari Pemerintah Pusat (Pempus) terhadap masyarakat.

“Soal biaya Rapid tes, ini kan sudah menjadi polemik perbincangan dikalangan masyarakat, yang menganggap sudah menjadi lahan bisnis, karna biaya yang dipungut itu sudah cukup fantasi melambung tinggi, padahal biaya satu unit rapid tes hanya bekisar Rp 50 ribu hingga 75 ribu. Sedangkan biaya yang sekarang ini kan bervariasi, ada yang Rp 350 ribu hingga Rp 750 ribu. Sehingga dengan edaran Kemenkes itu, akan menekan sekaligus menyeragamkan biaya tersebut,” tegas Alimudin.

Selain itu, katanya, dengan adanya biaya rapid test yang bervariasi itu telah mebuat masyarakat menjadi bingung. “Sehingga lewat edaran Kemenkes sudah ada keseragaman batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test,” pungkasnya.(RHM/UPE)

Comment