by

DPRD Minta Penjelasan Perwali PSBB

Ambon, BKA- Sebelum diberlakukan, Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Ambon akan meminta penjelasan Pemerintah Kota terkait draft Peraturan Walikota (Perwali) yang sementara disiapkan untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Ambon.

“Saat ini PKM sementara berlaku, tiba-tiba Menkes keluarkan PSBB. Pemerintah Kota sendiri sementara menggodok Perwalinya. Maka nanti kita akan undang Pemerintah Kota untuk sampaikan draft Perwali PSBB itu. Supaya kita paham dan membantu pemerintah mensosialisasikan Perwali itu sebelum diberlakukan. Jadi draft Perwali PSBB perlu dijelaskan ke DPRD,” ungkap Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes, kepada wartawan di Balai Rakyat Belakang Soya, Senin (15/6).

Politisi Golkar ini menilai, skrenario penanganan untuk pemberlakukan PSBB seperti apa, perlu disampaikan ke DPRD lewat Pansus. Agar hasil tinjauan yang menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota dapat dimasukan dalam Perwali. Ketika diterapkan, tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan.

Sementara untuk fungsi pengawasan terkait bantuan sosial bagi masyarakat akibat pandemi Covid-19, Pormes mengaku hal tersebut telah dilakukan. Yakni lewat desa/negeri maupun kelurahan yang ada.

“Terkait penanganan Covid-19 terkhusus jaring pengaman sosial yaitu bantuan sosial berupa dan BLT di maupun BST di kelurahan atau desa negeri akan kita laporkan ke internal DPRD,” ucapnya.

Menurut dia, kewenangan Perwali ada pada Pemerintah Kota sehingga DPRD tidak punya kewenangan atas itu. Akan tetapi, Pansus Covid ini nantinya akan membantu menjalankan Perwali.

“Penjelasan soal draft perlu diketahui DPRD, dan DPRD akan memberikan beberapa masukan. Sehingga masalah yang terjadi saat PKM, tidak terjadi pada PSBB nanti. Kita harap sebelum berlakukan PSBB, setidaknya semua bantuan pemerintah juga sudah tersalurkan. Agar jarring pengamanan sosial ini sudah teratasi.

Senada ditambahkan Anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Taha Abubakar. Dikatakan, yang perlu dilakukan Pemerintah Kota sebelum penerapan PSBB, yakni mengevaluasi seluruh persoalan yang timbul akibat pemberlakuan PKM selama 14 hari.

Politisi PPP ini menilai, untuk pembahasan draft Perwali PSBB, bukan saja Pemerintah Kota yang diundang melainkan harus melibatkan banyak stakeholder. Sehingga ketika penerapan PSBB tidak ada lagi gejolak.

“Mungkin besok (hari ini) kita rapat internal, baru diputuskan kapan kita akan mengundang Pemkot atau Gustu soal rapat terkait draftnya PSBB. Jadi bukan saja pemerintah, tapi stakeholder harus dilibatkan. Intinya pengalaman PKM kemarin dijadikan masukan untuk melengkapi Perwali PSBB,” usul Politisi PPP ini. (UPE)

Comment