by

DPRD Minta PSBB Dimatangkan

Ambon, BKA- DPRD Kota meminta agar rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon dimatangkan terlebih dahulu, sebelum diusulkan untuk disetujui oleh pemerintah pusat.

Karena ada banyak hal yang perlu dilakukan dan dipersiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, sebelum pemberlakuan PSBB. Misalnya melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Pasalnya, sebagian besar masyarakat belum mengetahui persoalan teknis dari SPBB ketika diberlakukan. Dan sebagian warga miskin maupun yang terdampak pandemi Covid-19, belum juga terdata sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono mengatakan, jika melihat dari postur APBD Kota Ambon dengan jumlah masyarakat yang tidak terlalu luas, pemberlakukan PSBB sudah bisa dijalankan demi memutus mata rantai Covid-19.

Hanya saja, sebutnya, pemberlakuan PSBB perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum diberlakukan. Agar masyarakat dapat memahami aturan dari PSBB tersebut.

“Jadi masih memadai dari sisi penganggaran APBD, masih bisa jalankan PSBB dengan jeda waktu 14 hari. PSBB ini kan pakai tahapan, kalau masih ada itu diperpanjang. Bagi saya itu no problem, yang penting Pemerintah Kota serius dan siap laksanakan PSBB. Dan tgerpenting itu lakukan sosialisasi dulu secara menyelutuh sehingga masyarakat paham, seluruh aturan ketika PSBB diberlakukan,” ungkap Latupono, kepada wartawan usai rapat paripurna LKPJ Walikota Ambon tahun 2019, di Balai Rakyat DPRD Ambon, Senin (11/5).

Sekretaris DPC Gerindra ini menilai, masyarakat harus paham soal aturan dari PSBB ketika diberlakukan. Sehingga perlu diperkuat sosialisasi oleh Pemerintah Kota Ambon sebelum usulan PSBB ini disetujui dan diberlakukan.

“Masyarakat harus tahu aturan dari PSBB. Jangan ketika mereka di tindak sesuai PSBB, mereka kaget. Maka itu perlu diperkuat sosialisasi agar semua masyarakat paham kalau PSBB diberlakukan, kewajiban masyarakat itu seperti apa,” pesannya.

Tempat yang sama, Anggota DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir menambahkan, usulan PSBB yang dilakukan Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dalam upaya memutus mata rantai wabah Corona, tentu mendapat dukungan dari DPRD.

Akan tetapi, Pemerintah Kota harus pastikan seluruh masyarakat miskin maupun yang terdampak Covid-19 telah terakomodir sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Sejauh pengawasan ktia di lapangan, hal yang perlu dilakukan sebelum diberlakukan PSBB yaitu pastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Karena dua kali rapat evaluasi yang kita lakukan, data warga miskin atau yang terdapak Covid 19 masih berantakan dan amburadul. Ini harus dijawab dulu oleh pemerintah. Pastikan ketika PSBB diberlakukan, warga tidak boleh ada yang lapar,” tandas Saidna.

Politisi PKS ini menilai, PSBB dan Pembatasan Sosial Berskala Regional tidak terlalu berbeda. Akan tetapi, PSBB memiliki payung hukum dan ada sanksi ketika dilanggar. Sehingga perlu ada pertimbangan terhadap pengusulan PSBB dari Pemerintah Kota.

“Kita ketahui, dalam undang-undang nomor 8 tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan, itu bicara soal sanksi. Begitupula PMK nomor 6 tahun 2020, setiap orang yang melanggar PSBB ada konsekuensi hukum. Maka kita minta Pemkot pertimbangkan pengusulan PSBB karena melihat situasional. Mohon maaf, apalagi umat Muslim mau memasuki Idul Fitri. Tentu kita butuh regulasi lewat Perwali, drafnya seperti apa. Sehingga saat pemberlakuan PSBB tidak lagi menimbulkan persoalan,” terangnya.

Diakuinya, DPRD memberikan dukungan untuk pemberlakuan PSBB tetapi perlu dipertimbangkan aspek dasar terkait hak masyarakat terhadap bantuan sosial yang harus terpenuhi. Sebab, dua kali hasil rapat evaluasi dengan Dinsos dan DP3MD Kota Ambon, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijanjikan akan dibagikan tanggal 1 Mei 2020, hingga kemarin belum dilakukan.

“DP3MD janjikan bahwa BLT itu akan dibagikan tanggal 1 Mei, tapi ini sudah tanggal 11 Mei belum juga jalan. Apa ini harus dibiarkan dengan alasan terkait regulasi dan prosedural sementara masyarakat jadi korban. Maka itu, apa yang menjadi hambatan itu harus dilakukan terobosan. Jadi penuhi dulu semua kebutuhan masyarakat baru berlakukan PSBB,” pungkas Saidna.

Hal senada juga ditambahkan Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally. Menurutnya, pemberlakuan SPBB yang diajukan Pemerintah Kota hingga saat ini masih menunggu persiapan dan persetujuan dari Pemerintah Pusat lewat Kementerian Kesehatan RI.

Untuk itu, Pemerintah Kota harus penuhi seluruh kesiapan mulai dari pendanaan, personil hingga jarring pengaman sosial. Dan masih banyak masyarakat yang belum memahami persoalan terkait teknis pemberlakuan PSBB.

“Jika PSBB benar akan dilakukan, harusnya Pemkot Ambon sudah mulai melakukan sosialisasi yang masif pada masyarakat,” cetus Wally.

Politisi PKS ini menambahkan, sosialisasi PSBB sangat penting dilakukan agar seluruh masyarakat memahmi kondisi PSBB ketika diterapkan, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan berbagai pertanyaan di kemudian hari. Dan sosialisasi harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak hingga pada level RT.

Kemudian, persoalan data penerima bantua sosial bagi masyarakat miskin maupun yang terdampak Covid-19 atau miskin baru harus terdata untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Karena sampai hari ini banyak masyarakat di beberapa desa yang belum terealisasi.

“Misalnya di desa batumerah. Dan Pemerintah Kota perlu melakukan pengukuran skema penyebaran Covid-19 sebelum dan sesudah PSBB nanti. Supaya dapat menjadi bahan yang lebih terukur untuk dilakukan evaluasi. Kemudian dapat dilihat tercapai atau tidaknya dari penerapan PSBB. Jangan sampai diterapkan, tetapi tidak ada target yang dapat diukur secara data,” usulnya.

Wally menilai, terkait kesiapan jaring pengaman sosial (JPS) dalam PSBB, bantuan seharusnya sudah harus di distribusikan sebelum penerapan PSBB. Agar dapat mengantisipasi masalah kebutuhan masyarakat.

Dan penerapan PSBB, sambung dia, rentan menimbulkan dampak kepada masyarakat yang berpenghasilan harian serta mingguan. Maka itu, pendataan masyarakat penerima jaring pengaman sosial harus tepat sasaran.Dan diupayakan perbaharui data untuk mengantisipasi jika ada yang tercecer atau belum terakomodir.

Kemudian pendataan yang akurat dari desa harus benar-benar tepat sasaran. Dan jika anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah, perlu dilakukan pengawalan. Karena ditakutkan, ada oknum tertentu yang bermain dalam kesulitan orang lain yang terdampak Covid-19.

“Perlu dikaji kembali terkait keterbatasan yang akan diberlakukan. Jangan sampai tukang ojek pun dilarang untuk angkut penumpang. Apalagi ibu-ibu yang saat ini berjualan takjil dibatasi. Para pedagang jangan sampai dilakukan pembatasan yang berlebihan, sehingga akan menjadi sulit bagi semua orang yang tidak tersentuh bantuan sosial dampak Corona,” harapnya Wally. (UPE)

Comment