by

DPRD Nilai Pemkot Belum Siap PSBB

Ambon, BKA- DPRD Provinsi Maluku menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon belum siap untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Setelah dikeluarkan ijin pemberlakukan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Pemkot Ambon belum menetapkan aturan tentang PSBB.

“Ini kan sudah hari kedua setelah SK-nya dikeluarkan, tapi kita sebagai masyarakat belum tahu apa yang diatur dalam PSBB. Apakah PKM yang lama kemudian diganti PSBB, atau ada aturan main sendiri dengan PSBB,” terang Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, di Kantor DPRD Maluku Karang Panjang, Kota Ambon, Rabu (10/6).

Terkait dengan hal tersebut, Ketua DPW PKS Maluku ini meminta Pemkot Ambon segera mengeluarkan aturan PSBB. Karena sayang sekali, harusnya setelah SK Kemenkes dikeluarkan, Pemkot Ambon sudah harus bisa menunjukan aturannya, bahkan sudah harus disampaikan kepada masyarakat.

“Ini sudah terlambat, seharusnya pemberlakukan SK itu sudah bisa harus diterapkan sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juni, Berarti kita sudah ketinggalan beberapa hari, karena PSBB ada waktunya, selama 14 hari. Pemberlakuannya bukan selama-lamanya,” cetusnya.

Seharusnya, lanjutnya, Walikota Ambon bersama jajarannya dan Gugus Tugas (Gustu) Kota Ambon dan Provinsi Maluku sudah harus mensosialisasi penerapan PSBB sampai tingkat RT, bahwa Pemkot sudah mengusulkan PSBB, bahkan ada aturan main setelah mendapat persetujuan dari Menkes.

“Sekarang ini diberlakukan PKM, takutnya waktunya habis untuk dilakukan sosialisasi saja,” ucapnya.(RHM)

Comment