by

DPRD Nilai Penanganan Covid-19 Belum Maksimal

Ambon, BKA- DPRD Provinsi Maluku menilai, langkah pencegahan serta penanganan penyebaran Covid -19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, belum maksimal.

Belum maksimalnya langkah yang diambil Pemprov Maluku itu terlihat sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR). Karena sejumlah bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga terdampak langsung wabah Covid-19, belum tersalurkan secara merata.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Alimudin Kolatlena dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Maluku. Menurutnya, bantuan pemerintah sangat diharapkan oleh warga saat ini, terutama mereka yang terdampak secara langsung oleh wabah virus ini.

“Warga diminta untuk tetap di rumah, sementara bantuan tidak didapatkan. Padahal bantuan pangan saat ini sangat mendesak, dan dibutuhkan oleh mereka yang terdampak langsung wabah Covid-19,” terangnya.

Misalnya, masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah seperti tukang ojek, buruh kasar, karyawan yang di PHK, dan masih banyak lagi, yang secara tidak langsung pendapatan mereka terdampak disaat wabah virus ini.

“Mereka ini sangat membutuhkan makanan, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ini soal perut. Dan ini yang harus diperhatikan pemerintah,” tutur Alimudin.

Hal senada disampaikan Fauzan Alkatiri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Maluku. Dia mengatakan, kalau sudah diberlakukan PSBR, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Jadi PSBR itu jangan hanya dimaknai sebagai himbauan pemerintah untuk masyarakat agar berteduh di rumah, jangan hanya pemetaan sosial. Kalau masyarakat sudah jaga jarak, berteduh di rumah dan tidak ada akstifitas, maka itu bukan solusi menghentikan Covid-19. Karena begitu masyarakat teduh di rumah dan kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi, otomatis kebutuhan gizi mereka tidak akan terpenuhi, kalau tanpa ada campur tangan pemerintah,” terangnya.

Namun yang sangat ditakutkan, katanya, kalau pemerintah juga belum siap dengan memberlakukan PBSR. Sebab dari sisi pendataan sangat penting, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Dilain sisi, bahkan Fauzan mengakui, kalau ada beberapa perbedaan data PDP dan ODP yang dimiliki Tim Gugus Tugas Provinsi Maluku dengan milik Tim Gugus Tugas Kota Ambon. Hal tersebut tentu saja sangat disayangkan, karena membuat masyarakat menjadi bingung. Mana yang harus dipercaya?

“Seperti hari ini yang terjadi di Gugus Tugas Provinsi, beberapa kasus, informasi tentang penderita PDP dan ODP, beberapa kan itu terjadi selisih dengan Gugus Tugas Kota Ambon. Ini yang kita sayangkan. Seperti kejadian yang di Waihaong. Sehingga intinya, pemberlakukan PBSR belum dinyatakan sempurna dan perlu ada evaluasi yang dilakukan secara baik oleh tim Gugus Provinsi,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan, meskipun pemerintah dalam penanganan Covid-19 melibatkan TNI/Polri, tapi jika pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, jangan berharap penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan sempurna, sesuai dengan yang diharapkan.

“Kalau kebetuhan masyarakat semuanya dapat terpenuhi, maka kampanye pemerintah minta masyarakat tinggal di rumah, itu bisa masuk akal. Kalau tidak, jangan harap PBSR berjalan dengan maksimal,” pungkasnya. (RHM)

Comment