by

DPRD Nilai Penyesuaian APBD 2020 Tabrak aturan

Ambon, BKA- Rapat penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten SBT, dinilai tabrak aturan. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD SBT, Costansius Kolatfeka, yang juga sebagai anggota Banggar.

Menurut Kolatfeka, yang disampaikan Tim Anggaran Pemkab terkait penyesuaian APBD tahun anggaran 2020, sangat jauh dari semangat pemerinta pusat sebagai mana tertuang dalam Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 10 tahun 2020, keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 117 dan 119, sekaligus PMK Nomor 35 tahun 2020 tentang penyesuaian APBD.

“Jadi pada prinsipnya, pemerintah daerah sudah melakukan penyesuaian APBD tahun 2020, karena itu, hari ini, DPRD memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menanyakan, sejauh mana realisasi penyesuaian itu, dan itu sudah dilakukan dan penyesuaian sudah ditandatangani saudara bupati, dengan peraturan Bupati. Itu artinya dokumen penyesuaian sudah selesai dan siap untuk direalisasikan. Pada tahap ini, tertuang dalam dokumen itu menjadi perbincangan yang cukup alot, kurang lebih empat jam ini, banyak proses penyesuaian di item belanja yang mengabaikan program prioritas. Misalnya program prioritas pada daerah kepulauan seperti transportasi, itu di hilangkan,” tutur Kolatfeka.

Menurutnya, langkah yang diambil Tim Anggaran Pemkab SBT untuk menghilangkan program prioritas, itu sangat bertentangan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kata Kolatfeka, langkah yang diambil juga bertentangan dengan perintah regulasi.

“Yang menjadi janggal lagi, ada penyesuaian PMK 35, itu kan penyesuaian sekurang-kurangnya 50 persen, ternyata ada program prioritas yang dipangkas hingga 100 persen. Ini artinya, tidak sesuai dengan PMK 35. Karena itu, menurut saya, kebijakan penyesuaian APBD ini, kepentingan masyarakat diabaikan. Selain itu, kebijakan ini membuktikan bahwa kebijakan ini tidak berdasarkan pada pada aturan maupun PMK 35 dan regulasi lainnya. Sehingga selaku Ketua Fraksi Gerindra di DPRD, saya minta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk bisa memberikan dokumen penyesuaian itu dibagikan kepada anggota DPRD, sehingga kami bisa sampaikan kepada masyarakat,” tutup Kolatfeka.(LAN)

Comment