by

DPRD Panggil BUMN Bahas Pajak ABT

Ambon, BKA- Komisi II DPRD Kota Ambon kembali memanggil sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membahas pajak Air Bawah Tanah (ABT). Pasalnya, sekitar 2 tahun pajak tersebut tidak pernah dibayarkan ke Pemerintah Daerah meski sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub).

Untuk itu, Komisi II merasa perlu kembali membahas pajak ABT bersama beberapa BUMN seperti PT. Pertamina, Pelindo IV Ambon, PT Angkasa Pura serta Badan Pengelola Pajak Retribusi (BPPR) Kota Ambon, di ruang paripurna gedung DPRD Ambon, Kamis (23/7).

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu mengaku, rapat tersebut perlu dilakukan kembali karena selama 2 tahun pajak ABT tidak pernah disetor ke pemerintah daerah karena tidak berjalan sesuai Pergub.

Sehingga lewat rapat tersebut, Komisi telah menyampaikan kepada seluruh pelaku pajak di Kota Ambon bahwa pajak ABT akan kembali diberlakukan. Karena selain Pergub, sudah ada peraturan daerah (Perda) yang siap dijalankan.

“Komisi II meminta BPPRD Kota Ambon untuk melakukan sosialisasi kepada selurh objek pajak ABT. Karena kami telah mendorong serta menbackup perda dan Pergub,” ungkap Jafri, usai rapat.

Politisi PDIP ini menilai, pihaknya ingin agar ada pengadaan materialisasi. Namun di tengah pandemi Covid-19 perlu dievaluasi dan efisiensi. Yang mana Komisi akan mendorong lewat APBD agar pengadaan materialisasi hingga sosialisasi dapat berjalan.

“Agar implementasi perda dan pergub terkait pajak ABT ini berjalan maksimal. Karena lima pajak kendala yakni, restoran, tempat hiburan, hotel, retribusi parkir merupakan beban besar,” sebutnya.

Ia mengaku, selama dua tahun belakangan ini, seluruh kapal yang singgah di beberapa pelabuhan di kota Ambon melakukan pengisian air lewat PT Pelindo IV. Dimana Pelindo menjual air tersebut, tapi Pemerintah Kota tidak pernah mendapat apa-apa dari hasil tersebut.

Oleh sebab itu, lanjut Jafri, dengan perda dan pergub yang sudah ada, Komisi akan gunakan regulasi tersebut untuk memberlakukan pajak air bawa tanah.

Dikarenakan, banyak keuntungan yang diambil sejumlah BUMN namun tidak berkontribusi ke Pemerintah Kota.

“Kalau dikontribusi makaa catchman area soal reboisasi, rehabilitasi bisa dilakukan sehingga kita tidak mengalami keterbatasan soal air tanah. Hal ini mesti didorong, sehingga kebijakan komisi walaupun ada pandemi tapi kita evaluasi kepada pajak-pajak yang BUMN,” terangnya.

Aleg tiga periode ini menambahkan, yang menjadi kendala terhadap pajak ABT terkait materialisasi karena sedimentasi yang ada dalam kandungan air. Untuk itu, komisi meminta kebijakan dari BPPRD Kota Ambon sambil menunggu APBD perubahan agar aktif pajak kena.

“Dampaknya bukan saja untuk orientasi pendapatan, tapi juga pengendalian penggunaan air secara berlebihan. Nilai jual ABT ini kan 2.700 per kubik” tutupnya. (UPE).

Comment