by

DPRD Panggil PLN

Ambon, BKA- Akibat banyak aduan masyarakat terkait adanya kenaikan pembayaran tagihan listrik, membuat Komisi II DPRD Kota Ambon memanggil PT PLN Cabang Ambon, pada Jumat (19/6), pekan kemarin.

Pada rapat bersama itu, PT PLN Cabang Ambon mengaku, tidak ada kenaikan listrik selama bulan Juni ditengah masyarakat.

PLN berdalih, kenaikan tagihan listrik yang terjadi merupakan sebuah konsekuensi dari kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi Covid-19.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihuttu, saat dihubungi koran ini mengaku, dari penjelasan pihak PLN saat menghadiri panggilan Komisi, bahwa kenaikan listrik yang terjadi akibat konsekunesi Work From Home.

Menurutnya, masyarakat selaku pelanggan non subsidi yang merasa keberatan dengan kenaikan drastis, telah dianjurkan untuk melakukan koreksi di beberapa unit pelayanan PLN yang telah disediakan.

“Kata PLN, itu tidak ada kenaikan. Tapi yang terjadi menurut PLN, karena konsekuensi pengaruh stay at home yang dianjurkan bagi masyarakat untuk bekerja dari rumah. Bahkan kalau ada kenaikan fluktuasi di mana-mana itu akibat anjuran physical distancing, sehingga kebijakan PLN untuk taksasi, yakni, tidak turun catat angka meter. Itu menurut PLN, bukan kita (DPRD),” ungkap Jafri, Minggu (21/6).

Politisi PDIP ini menegaskan, Komisi II DPRD Kota Ambon telah memberikan warning bagi PLN, agar segera melakukan pencatatan angka meter ke seluruh pelanggan. Bahkan Komisi juga menegaskan, agar tidak ada lagi pemadaman listrik yang terjadi di masyarakat.

“Kita sudah pertegas agar tidak ada lagi pemadaman yang terjadi. Tidak boleh lagi terjadi pemadaman, karena tidak ada beban puncak. Kemudian kita di Ambon tidak krisis energi, karena stok kemampuan daya tinggi. Kalau tiba-tiba terjadi gangguan jaringan akibat cuaca, harus segera diperbaiki,” tandas Jafri.

Dikatakan, PLN sementara melakukan proses stimulus kepada para pelanggan. Yakni, dari penjelasan Kepala PLN Cabang Ambon, ada sekitar 21.036 pelanggan yang diberikan stimulus, seperti daya 450 gratis hingga bulan September 2020. Sementara untuk daya 900 dengan kode R1, diberikan pemotongan 50 persen hingga bulan September 2020.

“Penetapan di PLN pusat berdasarkan keluarga kategori miskin oleh pemerintah. Untuk pelanggan bisnis 1 (B1) yaitu pelaku UMKM itu berjumlah 5.911 pelanggan, juga gratis sampai Oktober untuk wilayah Ambon. Dan yang merasa dirugikan, dianjurkan ke unit PLN. Tapi Komisi tetap pertegas agar PLN lakukan sosialisasi maksimal ke pelanggan,” pungkas Jafri (UPE)

Comment