by

DPRD : PSBB Perlu Dikaji Secara Matang

Ambon Dinilai Siap Terapkan PSBB

Ambon, BKA- Dengan ditetapkan Kota Ambon sebagai zona merah sesuai data Kemenkes RI, Pemerintah Kota Ambon menilai pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) siap diterapkan demi memutus mata rantai pandemi Covid-19. Namun DPRD menyarankan, agar usulan PSBB dikaji secara matang.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, menyampaikan, secara kualitatif penyebaran covid 19 di Kota Ambon mulai meningkat secara signifikan, dimana penyebaran sudah sampai pada tahap tiga.

“Walaupun belum meningkat secara signifikan tetapi dari pendekatan kualitatif tingkat penyebarannya, maka ini penyebaran di Kota Ambon dia sudah masuk di cluster ketiga. Yang pertama itu biasanya yang terhinggap penyakit karena mereka yang datang ke Ambon, jadi bukan dari Ambon. Kedua, itu transmisi lokal itu penularan ke keluarga pasien positif. Yang ke tiga, bukan lagi keluarga tapi dari keluarga itu dia sudah mulai menyebar ke tetangga,” ungkap Louhenapessy kepada wartawan di ruang ULA, Balai Kota Ambon, Selasa (28/4).

Politisi Golkar ini menilai, harus ada pelaksanaan PSBB di Kota Ambon untuk menekan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif atau menekan penyebaran covid 19 lebih maksimal. Mengingat, Ambon merupakan kota kecil dengan jumlah penduduk yang padat dan dapat memperbesar penyebaran virus tersebut, saat tidak dilakukannya PSBB.

Untuk itu, sambung dia, saat ini Pemerintah Kota Ambon telah mengusulkan ke Pemerintah Provinsi untuk adanya pemberlakuan PSBB di Kota Ambon.

“Rapat kemarin dengan pemerintah provinsi, kita juga telah memunculkan kalau boleh ini Ambon diusulkan secara khusus untuk dapat diterapkan sebagai daerah PSBB. Yang berskala besar hanya untuk Ambon ini,” tuturnya.

Menurutnya, ada 4 alasan kota Ambon harus diterapkan PSBB, yakni terkait penyebarannya, kebutuhan dasar masyarakatnya, kesiapan keuangan, dan terkait operasionalnya.

Dimana untuk penyebarannya, harus dilakukan PSBB. Karena saat ini kasus terus bertambah dan berasal dari penularan pasien yang berasal dari orang di luar rumah.

Sedangkan untuk masalah kebutuhan dasar, Kota Ambon sudah siap untuk PSBB. Karena stok pangan telah terjamin dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama PSBB.

Bahkan Louhenapessy mengaku, Pemerintah Kota juga telah siap dari sisi keuangan daerah dan dapat memenuhi kebutuhan dan jalannya Pemerintahan di Kota Ambon.

“Soal kebutuhan dasar kita sudah memperhitungkan itu baik dari bulog, distributor dan tidak akan mengalami kesulitan dari segi itu. Kemudian dari segi kesiapan keuangan, saya rasa Pemerintah Kota siap untuk itu. Karena seluruh proyek dan kegiatan tahun 2020 semua ditangguhkan,” bebernya.

Sementara untuk operasional, telah dilakukan penutupan penerbangan udara maupun pelayaran laut yang ke Ambon maupun keluar Ambon.
“Soal operasional, karena secara fakta kita sudah melaksanakan tidak ada lagi penerbangan dan pelayaran. Lalu oleh Dinas Perhubungan Kota, kita juga sudah memblokir titik masuk dari Ambon,” terang dia.

Walikota dua periode ini menjelaskan, PSBB sendiri diterapkan bukan hanya untuk ke-4 alasan tersebut. Tetapi juga untuk mengajak masyarakat peduli terhadap penekanan penyebaran virus Corona. Sebab, hingga saat ini masih ada masyarakat yang keluar rumah tidak menggunakan masker. Padahal sudah ada larangan resmi dari pemerintah untuk wajib menggunakan masker.

“PSBB ini merupakan sebuah produk hukum yang menjadi dasar untuk aparat keamanan bisa bertindak lebih tegas. PSBB bukan untuk larangan, tapi pembatasan dimana kegiatan sosial maupun kantor jalan seperti biasa hanya dibatasi. Boleh bepergian tapi dibatasi. Ini penting sekali karena kondisi kota Ambon berbeda dengan kota lain,” imbuh Louhenapessy.

Tempat terpisah, Anggota DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir, menilai kebijakan usulan PSBB untuk Kota Ambon merupakan hak dari Pemerintah Kota. Asalkan, empat unsur mulai dari penyebaran, kebutuhan dasar masyarakat, kesiapan keuangan dan operasional dapat dipenuhi Pemerintah Kota.

“Sikap DPRD hanya mengikuti keputusan pemerintah, sejauh itu yang terbaik buat masyarakat. Tapi tentu Pemkot harus mengkaji segala sesuatu lebih matang lagi. Kalau kemudian empat unsur itu dapat dipenuhi maka sah saja,” tandas Saidna.

Politisi PKS ini mengaku, terkait kesiapan tersebut, kesiapan bahan pokok seperti bantuan sosial kepada masyarakat miskin baru belum terverisikasi dan terlaksana dengan baik. Dan masih banyak keluhan serta protes dari masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Jangan sampai ketika sudah usulkan PSBB dan disetujui Pemerintah Pusat, lalu menimbulkan efek lain di tengah masyarakat. Misalnya berdampak terhadap gejolak sosial dan lainnya, itu yang harus dipikirkan. Tetapi jika usulan PSBB sebagai solusi untuk memutus mata rantai Covid-19, maka prinsipnya DPRD akan memberikan dorongan kepada Pemerintah Kota,” cetusnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon ini menambahkan, agak sedikit heran dengan penetapan status zona merah yang ditetapkan berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Karena menurutnya, saat dilakukan penetapan, maka harus disampaikan indikatornya.

Karena sesuai penanganan Covid-19 di Maluku, terkhusus kota Ambon sesuai yang disampaikan Tim Gugus Tugas, penyebaran Covid berbanding lurus dengan penanganan yang dilakukan.

“Harusnya penetapan zona merah ini disampaikan indikatornya. Karena sesuai data Gugus Tugas, ada pasien yang terjangkit tetapi kemudian dengan penanganan yang cukup baik, selanjutnya sebagian pasien sembuh. Itu yang terkait penetapan zona merah,” jelasnya.

Sementara hasil rapat Komisi I dengan Dinas Sosial dan DP3AMD Kota Ambon kemarin, lanjut Saidna, turut membahas berbagai bantuan dari APBN dan APBD yang diperuntukan bagi masyarakat akibat Covid-19.

Dimana dari sekian bantuan yang diberikan bagi warga miskin, sejauh ini terbatas pada 4 indikator, yakni Ojek, kondektur, tukang becak dan buruh. Padahal, akibat pandemi Covid-19 sebagian masyarakat dari berbagai golongan ikut terdampak.

“Ini ada kaitan dengan rapat kita tadi (kemarin) sore. Dimana bantuan warga miskin baru itu terlepas dari 4 indikator tadi semua orang pasti butuh bantuan pemerintah karena ikut terdampak. Katakanlah pegawai swasta yang di PHK, pengusaha makanan ringan misalnya, mereka juga terdampak. Jadi apakah mereka akan dapat bantuan pemerintah atau tidak, ini juga harus dipertimbangkan,” saran Saidna.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, mengaku, rencana pemberlakuan PSBB untuk Maluku pernah dibicarakan dengan Pemerintah Provinsi lewat tim Gugus Tugas Covid 19. Akan tetapi menurut dia, seluruhnya dikembalikan kepada Gubernur selaku kepala daerah.

Dimana pertemuan tersebut sebelumnya mengacu pada peraturan pemerintah tentang PSBB. Akan tetapi, dari pertemuan itu belum mendapat titik temu, sehingga diputuskan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR).

Politisi PDIP ini menilai, apapun yang diusulkan Pemerintah Daerah baik PSBR maupun PSBB memiliki tujuan yang sama, yakni memutus mata rantai Covid-19 di Maluku, terkhsusu kota Ambon.

“Adanya usulan PSBB, maka ini menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah karena itu kewenangannya. DPRD hanya mengawasi saja,” ujar Wattimury.
Ia menyarankan, apapun kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota, maka persoalan sosial dan ekonomi harus diperhatikan.

“Apapun yang direncanakan patut diperhatikan baik PSBR maupun PSBB, demi menghentikan Covid-19. Namun, yang terpenting lagi adalah dengan memperhatikan masalah sosial dan ekonomi di masyarakat akibat dampak virus Corona,” pesannya.

Disinggung soal zona merah, Wattimury menilai, PSBR dilakukan karena sudah dalam tanda kutip Ambon sudah masuk zona merah, dan bukan baru kali ini. Dirinya menegaskan, yang terpenting masyarakat harus tertib dan patuh terhadap anjuran pemerintah. Terutama terkait anjuran untuk tetap berada di rumah.

Dan yang ingin keluar rumah untuk urusan penting dan mendesak, maka wajib menggunakan masker serta menerapkan physical distancing atau jaga jarak.

“PSBR dilakukan dengan tanda kutip, kita sudah masuk zona merah. Makanya di perketat pengawasan. Istilahnya memang baru muncul sekarang, tapi pelaksanaan kan sudah jalan. Saya kira kalau himbauan ini dipatahui dengan baik, maka bisa diatasi. Kita harus tertib dengan menggunakan masker ketika diluar rumah, jaga jarak dan tetap mencuci tangan,” himbaunya. (DHT/UPE/RHM)

Comment