by

DPRD Rekomendasi Pencabutan PSBB

Ambon, BKA- DPRD Kota Ambon lewat Panitia Khusus (Pansus) Covid-19, resmi menolak rencana perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Perwali nomor 18 tahun 2020. Karena dinilai memberikan dampak buruk terhadap aspek ekonomi dan sosial di kota Ambon.

Penolakan tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi DPRD lewat hasil kajian, tinjauan lapangan, serta rapat evaluasi yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Covid-19. Rekomendasi ini, akan dilayangkan kepada Pemerintah Kota Ambon hari ini.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Johny Wattimena menyebutkan, pemberlakuan PSBB yang diterapkan selama 14 hari ini tidak sesuai dengan pasal-pasal yang dituangkan dalam Perwali nomor 18 tahun 2020 tentang PSBB.

Dimana sangat merugikan para pelaku usaha dan masyarakat lainnya, karena tidak ada intervensi kebijakan dari Pemerintah Kota selama pemberlakuan PSBB. Sehingga berdampak buruk pada aspek sosial hingga perputaran ekonomi di kota Ambon.

“Pansus berkeinginan agar Perwali nomor 18 ini dicabut. Tapi kita tetap usulkan aturan baru dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, seperti memasuki new normal atau PSBB transisi. Jadi harus ada aturan baru yang dibuat Pemerintah Kota untuk memutus penyebaran Covid-19, tapi aktivitas masyarakat tetap berjalan sesuai protokol kesehatan,” tegas Wattimena, kepada wartawan di balai Rakyat DPRD Ambon, Kamis (2/7).

Politisi Gerindra ini menilai, banyak penolakan dari masyarakat terhadap penerapan PSBB yang diberlakuakn Pemerintah Kota. Sebagian besar datang dari pedagang maupun para pelaku usaha yang merasa dirugikan dengan batas waktu yang dari PSBB tersebut.

“Maka itu kami usulkan agar ada aturan baru, tapi melonggarkan aktivitas masyarakat agar tidak menghambat roda perekonomian. Kami harap, rekomendasi ini menjadi masukan bagi Pemerintah Kota agar tidak lagi memperpanjang PSBB,” tandas dia.

Senada disampaikan Wakil Ketua Pansus Covid-19, Zeth Pormes. Politisi Golkar ini menilai, dengan kondisi pasien terkonfirmasi setiap hari selama PSBB, ada perbedaan. Yakni dalam hitungan per hari, akumulasi pasien terkonfirmasi positif selama penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) lewat Perwali nomor 16 dengan PSBB sesuai Perwali nomor 18, mengalami penurunan kasus terkonfirmasi.

Maka sesuai pengawasan Pansus, penerapan PKM dan PSBB mampu menekan angka pasien terkonfirmasi positif setiap hari yang perlahan mengalami penurunan.

Kemudian soal dampak ekonomi, lanjut Pormes, banyak aktivitas ekonomi yang tidak berjalan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon. Dan jika dibiarkan, justru dapat menimbulkan kluster baru warga miskin akibat perekomonian yang semakin lemah.

“Atas dasar itu, Pansus perlu berikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota agar perekonomian tetap stabil dan tidak ada penambahan warga miskin. Kita merumuskan rekomendasi, sekiranya PSBB tidak lagi diperpanjang. Tapi masuk pada fase transisi PSBB, dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan,” cetusnya.

Tempat yang sama, Koordinator Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono menambahkan, seluruh rekomendasi yang disampaikan akan disetujui sebagai rekomendasi DPRD, untuk diteruskan ke Pemerintah Kota.

“Dengan rekomendasi Pansus terkait dengan PSBB untuk tidak dilanjutkan, merupakan pikiran yang produktif. Karena kita cermati selama PSBB ini, banyak masyarakat banyak yang berteriak dan komplen, sehingga harus direspon positif oleh Pemerintah kota,” tegasnya.

Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini juga menilai, Pemerintah Kota harus segera mengevaluasi PSBB. Dengan memberikan intervensi kebijakan sesuai aturan dalam PSBB.

“Rekomendasi pansus harus dievaluasi, apa perlu dilanjutkan atau tidak. Tapi bagi kami, PKM justru lebih baik dari PSBB. Karena PKM berikan batasan aktivitas tapi roda perekonomian tetap berjalan. Sementara PSBB ini membatasi, tapi tidak ada intervensi pemerintah,” terangnya.

Menurut dia, DPRD sangat mendukung Pemerintah Kota dalam berbagai upaya untuk memutus penyebaran wabah Corona di Kota Ambon. Namun fakta di lapangan, banyak masyarakat yang menjerit dengan penerapan PSBB yang tidak sesuai aturan.

“Fakta di lapangan ini banyak masyarakat yang menjerit, karna tidak ada sentuhan dari dampak PSBB ini. DPRD sering di demo juga oleh pedagang, mahasiswa yang mengeluh dengan PSBB. Maka rekomendasi ini dibuat agar menjadi referensi yang paling mendasar bagi pemerintah untuk mengkaji ulang PSBB,” tukas Latupono.

Dituturkan, jika Pemerintah Kota tetap bersikeras untuk memperpanjang PSBB, maka harus ada konpensasi bagi para pedagang maupun pelaku usaha. Karena dalam Perwali nomor 18 tersebut, turut memberikan ruang kepada pemerintah untuk itu.

“Kedepan, apapun bentuknya, ekonomi di kota Ambon harus tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Seperti cuci tangan, jaga jarak dan tetap menggunakan masker,” pesannya. (UPE)

Comment