by

DPRD SBT dorong Pemda Lanjutkan Bangun Hunimua

Ambon, BKA- DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mendorong pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk melanjutkan pembangunan dataran Hunimua, sebagai lokasi ibukota kabupaten bertajuk “Ita Wotu Nusa” itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003.

Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau, mengungkapkan, beberapa waktu lalu, dia mengunjungi lokasi pembangunan ibukota definitif Kabupaten SBT itu, yang beberapa tahun ini dibiarkan terbengkalai tanpa tindaklanjut.

Padahal, terangnya, pada tahun anggaran 2017 lalu, Pemkab SBT telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19 miliar untuk penggusuran dan pembersihan lokasi yang direncanakan sebagai pusat pemerintahan kabupaten itu.

Tapi pasca penggusuran itu, katanya, tidak dianggarkan lagi tindakan tindaklanjut realisasi pembangunan ibukota itu, baik pada tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020.

“Jadi begini, kelanjutan pembangunan ibukota definitif SBT di dataran Hunimua, bukan keinginan orang perorang, tetapi satu kewajiban yang mesti dilakukan. Sebab hal itu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003. Sehingga semangat atau keinginan masyarakat tentang daerah ini harus punya ibukota definitif sebagai pusat pemerintahan, sama halnya dengan semangat pemekaran ketika SBT masih bergabung dengan Kabupaten Maluku Tengah. Memang Pemda sudah pernah mengalokasikan anggaran untuk pembukaan lahan itu, tetapi hanya tahun 2017. Sayangnya tiga tahun terakhir ini, tidak ada lagi kelanjutan pembangunan disana,” tuturnya, kepada BeritaKota Ambon, kemarin.

Dia menambahkan, jika pembangunan ibukota SBT di dataran Hunimua dilanjutkan dan pusat pemerintahan nantinya terlaksana disana, maka akan memperpendek rentang kendali dan mempermudah akses pelayanan terhadap seluruh masyarakat SBT yang bermukim pada sejumlah pulau.

“Kan sejatinya, tujuan suatu daerah dimekarkan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan atau memperpendek rentang kendali pelayanan kemasyarakatan, mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Nah karena itu, Hunimua yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 itu sebagai ibukota SBT dilakukan berdasarkan kajian, hasil penelitian maupun hasil survei, yang dilakukan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan Komisi ll DPR RI pada saat itu. Kalau pelayanan pemerintahan terselenggara disana, maka tentu jangkauan masyarakat untuk memperoleh layanan lebih mudah. Misalnya masyarakat dari Teor, Wakate dan Gorom, lebih dekat. Begitu juga dengan masyarakat Werinama, Siwalalat dan Kilimuri. Apalagi saat ini ada usulan dua daerah otonom baru (DOB) yang saat ini sudah masuk ke pemerintah pusat. Jika itu jalan, tentunya infrastruktur dasar untuk Kabupaten SBT sudah siap,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut politikus PKS itu, dia akan melakukan komunikasi politik dengan semua fraksi di lembaga yang dipimpinnya itu, agar mendorong Pemkab SBT untuk kembali mengalokasikan anggarab APBD 2021, untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar di dataran Hunimua.

“Saya akan bangun komunikasi politik dengan semua fraksi yang ada di DPRD SBT, agar mendorong pemkab untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar pada tahun anggaran 2021 mendatang, untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar di ibukota Hunimua,” tutup Rumau.

Comment