by

DPRD Segera Panggil Dukcapil Ambon

Terkait Dugaan SIM Card Bodong

Ambon, BKA- Komisi I DPRD Kota Ambon pekan ini berencana memanggil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon (Disdukcapil) Kota Ambon, terkait kasus penjualan SIM Card bodong yang diduga menggunakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga kota Ambon.

“Selaku mitra, kita segera panggil Dukcapil Ambon terkait penjualan SIM card bodong seperti yang diberitakan beberapa media di Makassar. Karena data NIK yang dijual secara ilegal itu, diduga datang dari Dukcapil Ambon.

Maka itu Komisi pastikan harus panggil Dukcapil Ambon untuk mempertanyakan SIM Card bodong ini,” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir, saat dihubungi koran ini, Sabtu (18/7).

Politisi PKS ini mengaku, jika terbukti ada keterlibatan oknum pegawai Dukcapil Ambon yang melakukan kejahatan tersebut, maka komisi akan merekomendasikan ke Pemerintah Kota maupun pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Pasalnya, dari berbagai pemberitaan di media lokal maupun nasional, dugaan penjualan SIM card bodong tersebut menggunakan data NIK warga kora Ambon dalam jumlah besar. Dan ini merupakan salah satu tindakan kejahatan yang harus diusut tuntas.

“Kalau terbukti itu ada kekuatan dari personil dan terorganisir secara kelompok, komisi pastikan akan proses. Jangan main-main. Orang lagi susah dengan Covid-19, tapi mau cari untung di tempat lain degan cara kejahatan. Makanya kita segera panggil Dukcapil buat minta kejelasan dalam pekan ini,” tandas Saidna.

Ia juga menyarankan agar Kadis Dukcapil Ambon, Selly Haurissa lebih memperhatikan bawahannya dalam mengelola data NIK warga kota Ambon. Jangan sampai ada oknum lainnya yang bermain-main dalam kasus yang sama.

“Kita harap ini jadi pelajaran bagi Dukcapil Ambon agar lebih berhati-hati dalam mengelola data kependudukan masyarakat. Jangan sampai ada temuan-temuan kasus seperti ini di kemudian hari. Dan kita akan sampaikan nanti saat kita rapat evaluasi dengan Dukcapil soal kasus SIM bodong ini,” tutup pria yang akrab disapa Abi ini.

Tempat terpisah, Kepala Disdukcapil Kota Ambon, Selly Haurissa, saat dikonfirmasi mengaku, hingga saat ini Dukcapil Ambon belum menerima surat resmi dari Polrestabes Makassar terkait dugaan keterlibatan oknum bawahannya dalam kasus SIM Card bodong.

Dirinya juga membantah, kasus SIM card bodong yang disertai data NIK warga Kota Ambon yang berasal dari oknum Dukcapil Ambon sama sekali belum dapat dibuktikan. Pasalnya, pihaknya tidak dapat mengeluarkan data penduduk tanpa adanya surat resmi serta izin dari kepala daerah, yakni walikota Ambon.

Sehingga pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan terkait adanya keterlibatan salah satu oknum pegawainya yang terlibat dalam kasus tersebut, seperti yang diberitakan sejumlah media di Maluku maupun di Makassar.

“Ya, itukan baru berita di media. Capil sendiri belum menerima surat resmi dari Polresta Makassar. Prinsipnya, capil tidak mungkin mengeluarkan data penduduk tanpa ada surat resmi dan atas izin dari walikota,” ungkap Haurissa.

Dengan belum adanya bukti, lanjut dia, pihaknya hanya akan menunggu dan mengikuti perkembangan yang ada. “Katong (kita) tunggu saja perkembangannya,” tutupnya.

Seperti yang diberitakan sejumlah media, adanya kasus sim bodong yang berhasil dibongkar Polrestabes Makassar karena menggunakan data NIK masyarakat secara ilegal. Dan diduga, data NIK tersebut berasal dari oknum Dukcapil Kota Ambon dalam jumlah banyak, agar dapat diregistrasi dan digunakan untuk aksi penipuan hingga penyebaran berita hoaks.

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Agus Khaerul mengatakan, NIK yang digunakan para tersangka untuk meregistrasi kartu perdana itu berasal dari kantor Disdukcapil Ambon. pihaknya menyebutkan, Disdukcapil Kota Makassar tidak terlibat dalam kasus ini.

“Iya betul dari Ambon, Maluku. (Disdukcapil Makassar) Tidak ada, semua data NIK dari luar Sulsel,” jelas Kompol Agus Khaerul seperti dikutip dari KABAR.NEWS, Selasa. (14/7).

Pihaknya juga menambahkan, sejauh ini pihak Telkomsel belum mempunyai keterlibatan serta tidak mempunyai peran dalam perkara tersebut. Dan pihak Disdukcapil kota Ambon, tambah Kompol Agus, akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait kebocoran data NIK tersebut. “Iya, kita menyurat untuk klarifikasi terkait NIK tersebut,” pungkasnya. (UPE/DHT)

Comment