by

DPRD Siap Berikan Rekomendasi Rapid Test Gratis

Ambon, BKA- Menyikapi keluhan ratusan mahasiswa dan peserta Calon Tamtama (Catam) TNI AD yang tidak lolos yang ingin pulang ke daerahnya, DPRD Provinsi Maluku siap memberikan rekomendasi untuk pengambilan hasil Rapit Test secara gratis.

“Kalau orang yang melakukan perjalanan untuk kepentingan pribadi, harus mengurus sendiri dan dikenakan biaya. Tapi misalnya pelaku perjalanan konteksnya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, bisa menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah lewat Dinas Kesehatan atau Gugus Tugas, itu tidak perlu ada biaya yang dibebankan kepada mereka,” tegas Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, via selulernya pada Berita Kota Ambon, Rabu (13/5).

Memang ungkapnya, alat Rapit Test yang tersedia pada Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas jumlahnya terbatas. Sehingga alat tersebut hanya digunakan untuk melakukan traking bagi masyarakat yang diduga terinfeksi Covid-19. Bukan digunakan untuk kepentingan pelaku perjalanan.

“Rapit Test yang ada ini kan terbatas, sementara masyarakat yang kontak dengan pasien Covid-19 cukup banyak yang harus di tes. Sehingga itu yang kita prioritaskan terlebih dulu. Itu yang tidak dipungut biaya,” jelasnya.

Khusus untuk ratusan mahasiswa dan para Casis yang tidak lolos dan ingin kembali pulang, DPRD siap untuk membantu dan akan memberi rekomendasi ke dinas terkait dan Gugus Tugas, untuk tidak dimintai biaya dalam melakukan Rapid Test karena rata-rata mereka tergolong keluarga yang tidak mampu, sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota masing-masing.

“Seharusnya mereka juga tidak perlu dibebankan biaya Rapid Tes, sebab secara tidak langsung mereka juga terdampak dari Covid-19 dan ingin kembali pulang. Kita akan rekomendasikan untuk dibantu agar tidak dimintai biaya Rapit Test. Meraka ini kan mahasiswa dan peserta Catam yang gagal tes dan ingin pulang kampung, tapi tidak punya uang. Jangan lagi mereka dimintai biaya apapun,” pintanya.

Selaku salah satu pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Asis meminta Dinkes Maluku maupun pemerimntah kabupaten/kota untuk dapat membantu, agar Rapit Test yang dilakukan terhadap mereka tidak dipungut biaya.

“Saya rasa, kalau dari kita, Gugus Tugas dan Dinkes Provinsi Maluku, dengan anggaran yang ada bisa mengupayakan agar membantu mereka, dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak RS lainnya agar semua biayanya dapat menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (RHM)

Comment