by

DPRD : Sosialisasi Pra PSBB Harus Maksimal

Ambon, BKA- Kendati Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih masih diusulkan, Pemerintah Kota Ambon akan menerapkan Pra SPBB yang didasari dengan Peraturan Walikota (Perwali). Namun DPRD Kota Ambon berharap, Pra PSBB disosialisasikan secara maksimal sebelum diterapkan.

Tak hanya sosialisasi, Pemerintah Kota dinilai perlu memastikan jaring pengaman sosial benar-benar tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan akibat dampak pandemi Covid-19.

“Saya kira, apapun bentuknya, yang paling penting dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Agar ketika diterapkan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Jadi sosialisasi PRa PSBB harus maksimal. Kemudian pastikan jarring pengaman sosial betul-betul sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” tegas Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono saat dikonfirmasi, Kamis (28/5).

Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini menilai, Pemerintah Kota juga harus memastikan agar seluruh Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Perawatan (PDP) benar-benar tertangani dengan baik.

Karena akibat pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat ikut terdampak dan harus diintervensi oleh Pemerintah.

“Penangan ODP dan PDP harus betul-betul tertangani dengan baik. Dampak ekonomi juga harus diintervensi pemerintah. Khusus ekonomi mikro, agar terus bergairah. Jadi, hal-hal ini harus tertangani dengan serius sebelum rencana Pra PSBB diterapkan. Karena waktunya kan belum diketahui,” ujarnya.

Dikatakan, data penerima bantuan sosial (bansos) akibat Covid-19, masih menjadi keluhan masyarakat saat DPRD melakukan reses beberapa waktu lalu. Sehingga harus menjadi PR bagi Pemerintah Kota lewat dinas terkait untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan dengan benar, sehingga tidak menjadi pelomik di masyarakat.

“Sumber masalahnya, carut marut. Data penerima bantuan dari tingkat RT belum beres. Jadi dinas teknis harus betul-betul memverfikasi data penerima bantuan dengan benar. Kemudian Pemerintah Kota harus membuka ruang agar warga yang belum terdaftar dapat diakomodir.

Jangan tiba-tiba terapkan kebijakan, sementara warga banyak yang kelaparan karena belum mendapat bantuan,” pesannya.

Sekedar tahu, Jubir Gugus Tugas Covid-19 Kota Ambon, Joy Adriaansz dalam rilisnya, Rabu (27/5) mengaku, Pemerintah Kota akan segera menerapkan Pra PSBB yang didasari dengan Perwali.

Yakni dalam penerapan PSBB, ada 7 tahapan yang dilakukan diantaranya, pelaksanaan PHBS, Peliburan Sekolah dan Tempat Kerja, Pembatasan Kegiatan Keagamaan, Pembatasan Tempat atau Faslitas Umum, Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya, Pembatasan Moda Transportasi, Pembatasan kegiatan lainnya khususnya terkait Aspek pertahanan dan keamanan.

Maka alasan penerapan PSBB, karena sebagian besar dari 7 kriteria diatas dalam penerapan PSBB sudah diterapkan. Dengan mengacu pada PP 21 tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

Sehingga Pemerintah Kota juga mempertimbangkan penerapan PSBR yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pergub Maluku Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pergerakan Orang dan Moda Transportasi dalam Penanganan COVID-19 di Pulau Ambon, maka Pemerintah Kota Ambon menerbitkan Perwali dengan catatan pemberlakuan Pra PSBB.

Menurut Joy, sebelum menerapkan Pra PSBB, Pemerintah Kota Ambon terlebih dulu akan melakukan sosialisasi selama tiga (3) hari, dengan tujuan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan aturan yang nantinya diterapkan saat penerapan Pra PSBB. (UPE)

Comment