by

DPRD Teken Kebijakan Perubahan Anggaran 2020

Ambon, BKA- Lewat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang II 2020-2021, DPRD Kota Ambon menandatangani nota kesepakatan bersama, tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Ambon tahun anggaran 2020.

Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Ambon, Gerald Mailoa dan Wakil Ketua II DPRD Ambon, Rustam Latupono, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya yang dilakukan secara virtual, di ruang paripurna DPRD Ambon Belakang Soya, Jumat (18/9).

Sambutan Walikota, Richard Louhenapessy yang dibacakan Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler mengatakan, dalam paripurna tersebut telah dilakukan penandatangan nota kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2020, antara Pemerintah Kota bersama DPRD Ambon.

Hal itu, kata Louhenapessy, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020. Dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap APBD pada tahun berjalan, yang didahului dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan umum serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD.

“Perubahan APBD dimaksud dapat dilaksanakan apabila, satu, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Dua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Tiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan. Empat, keadaan darurat dan lima keadaan luar biasa,” tandas Louhenapessy.

Dijelaskan, Perubahan APBD kota Ambon tahun anggaran 2020 dilakukan dalam kerangka mewujudkan visi misi kota Ambon, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Ambon tahun 2017-2022, untuk kota Ambon yang harmonis, sejahtera dan religius.

Sejalan dengan itu, sambungnya, maka kebijakan pembangunan kota Ambon tahun 2020, tetap diarahkan untuk mewujudkan kota Ambon yang harmonis, sejahtera, dan religious.

“Melalui peningkatan kesehjahteraan masyarakat dengan memberikan prioritas kepada, satu, pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan dasar masyarakat. Dua, peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan. Tiga, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Serta empat, perwujudan kota Ambon sebagai kota wisata dan kreatif,”pungkas Louhenapessy. (UPE)

Comment