by

DPRD Temukan 333 KK Ganda Korban Gempa

Ambon, BKA- BPBD Kota Ambon tak dapat merincikan data ganda korban gempa tahun 2019 lalu, yang diakui sebanyak 333 kepala keluarga (KK). Data ini muncul setelah BNPB Pusat mencairkan bantuan anggaran senilai Rp 35,786 miliar yang diperuntukkan bagi 1.298 KK korban gempa 26 September 2019 lalu.

Namun total penerima bantuan korban gempa bumi untuk warga Kota Ambon mencapai 1.631 KK. Sehingga diakui, 333 KK tersebut belbelum memiliki kelengkapan administrasi untuk menerima bantuan gempa tersebut.

Hal ini terungkap saat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon hadiri rapat evaluasi dengan Komisi I DPRD Kota Ambon. Terkait bantuan gempa bumi 2019, yang belum juga dicairkan Pemerintah Kota Ambon sampai saat ini, di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (28/7).

Bantuan anggaran ini telah dikucurkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak Desember 2019 lalu. Namun Pemerintah Kota Ambon akui, baru menerima petunjuk pelaksana (juklak) pada Maret 2020. Dan seluruh bantuan anggaran senilai Rp 35,786 miliar itu sementara disimpan di Bank Negara Indonesia (BNI) Ambon.

Bahkan dalam rapat evaluasi tersebut, BPBD terlihat sulit untuk mengungkap data ganda tersebut. Sehingga berencana untuk melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon untuk membantu lakukan verifikasi data korban gempa sesuai NIK dan KTP.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes mengatakan, hasil evaluasi terkait bantuan gempa akan diupayakan agar dalam waktu dekat seluruh korban gempa dapat menerima bantuan tersebut. Yang mana Pemerintah Kota Ambon akan melakukan sosialisasi ke desa/negeri maupun kelurahan untuk membentuk kelompok penerima bantuan.

Agar para korban bisa memperbaiki seluruh kerusakan rumah yang terjadi akibat gempa tanggal 26 September 2019 lalu. Karena hingga saat ini, kucuran anggaran tersebut belum diproses kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan itu.

“Mudah-mudahan Agustus, dana ini bisa cair untuk melakukan pembangunan. Yakni 1.298 KK calon penerima bantuan dengan klasifikasi rusak sedang 749, rusak sedang 301 dan rusak berat 248. Dan yang belum memiliki kelengkapan administrasi 333 KK. Jadi total keseluruhan korban ada 1.631 KK, tapi yang sudah lengkap administrasinya 1.298 KK,” ungkap Pormes, kepada wartawan usai rapat.

Menurut dia, anggaran Rp 35,785 miliar tersebut akan diperuntukan secara keseluruhan bagi 1.631 KK. Tetapi, ketika dilakukan verifikasi dan dananya harus dipertanggung jawabkan di BPK. Sehingga rekrutmen nantinya berdasarkan NIK dan KTP.

“Setelah diverifikasi ternyata ada 333 KK yang tidak bisa memenuhi administrasi kependudukan. Solusinya, kita akan mengundang catatan sipil dan BPBD untuk mencari solusi, agar bisa memiliki administrasi kependudukan baik NIK KK dan KTP, karena dana ini butuh pertanggungjawaban,” pungkas Pormes.

Tempat yang sama, Kepala BPBD Kota Ambon, Demmy Paiss mengaku, mekanisme pencairan sesuai dengan juklak. Yakni mulai hari ini aka nada tim yang turun ke desa/kelurahan untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat selaku penerima bantuan gempa.

Bahkan kata dia, BPBD telah lakukan rapat dengan camat, lurah, kepala desa dan raja untuk segera membentuk kelompok kerja di masyarakat kelurahan maupun desa/negeri.
Dan setelah ini, lanjut Demmy, kelompok kerja tersebut akan lakukan pekerjaan renovasi rumah masyarakat korban gempa.
“Dana itu nanti di transfer masuk ke rekening korban. Setelah itu, Agustus sudah mulai berjalan. Jadi sudah ada kelompok kerja di desa kelurahan, pencairan dana akan bertahap. Jadi 50 persen, 30 persen, dan 20 persen, sehingga seluruh bantuan capai 100 persen,” tutup Demmy.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono menilai, dana gempa tersebut harus segera diberikan kepada masyarakat selaku korban gempa. Dimana pencairan dana tersebut harus sesuai verifikasi yang telah diusulkan ke BNPB sebelumnya.

Politisi Gerindra ini menilai, jika ada data ganda sebanyak 333 KK sesuai penyampaian BPBD kota Ambon, maka tidak boleh menjadi kendala untuk pencairan bantuan gempa 2019. Karena harus sesuai dengan permintaan yang disampaikan ke BNPB.

“Dana yang dikucurkan dari BNPB itu dana sesuai hasil verifikasi yang diusulkan ke pusat. Dan saya kira dana itu clear dan silahkan dibayar. Soal data 333 KK ganda itu soal nanti. Karena bantuan ini sudah cukup lama dari tahun 2019,” tandasnya.

Latupono berharap, presoalan data gempa tersebut jangan dijadikan sebagai alasan untuk menghambat proses pencairan bantuan gempa kepada masyarakat. Karena data tersebut sesuai hasil verifikasi.

“Jadi anggaran yang ada untuk bantuan itu, segera berikan kepada data yang diusulkan ke BNPB. Pertanyannya, kalau ganda kenapa BNPB kucurkan dana. Kan itu berdasarkan verifikasi. Jadi selesaikan dulu bantuan dana gempa yang ada dan bayarkan dulu. Jangan persoalan data ganda ini sengaja menghambat pencairan bantuan dana bagi warga korban gempa,” pesan Latupono.

Sekedar tahu, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy sebelumnya telah meminta agar pengungsi gempa Kota Ambon tetap bersabar. Dikarenakan dana gempa masih belum dicairkan pemerintah kota kepada warga yang terdampak.

Menurut dia, pencairan untuk dana gempa belum dapat dicairkan hingga saat ini karena pemerintah kota mengantisipasi hal yang tidak terduga nantinya. Karena Ambon masih berada dalam suasana pembatasan aktivitas masyarakat berupa PSBB hingga PSBB transisi. Sehingga takut, anggaran tersebut akan disalahgunakan warga saat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.

“Dananya sudah ada cuma kita jaga jangan sampai itu di manfaatkan salah. Sekarang kalau dalam situasi begini, lalu kalau kita kasih mereka punya dana mereka tidak bikin rumah mereka beli sembako,” tutur Louhenapessy belum lama ini. (UPE)

Comment