by

DPRD Tinjau Biaya Rapid Test

Ambon, BKA- Seluruh fasilitas kesehatan (Faskes) di Kota Ambon telah menyeragamkan biaya rapid test sesuai surat edaran Kemenkes. Hal ini sesuai tinjauan Komisi I DPRD Kota Ambon ke lima fasilitas kesehatan (Faskes) yang menjadi rujukan Pemerintah Kota.

Tinjauan mulai dilakukan sekira pukul 11.00 WIT, dengan mendatangi lima Faskes rujukan Pemerintah Kota yang melakukan rapid test mandiri bagi para pelaku perjalanan ke luar daerah.

Dimulai dengan Rumah Sakit (RS) Otto Kuyk, RS GPM, klinik Prodia, RS Bhakti Rahayu dan RS Al Fatah Ambon, Jumat (17/7).

Hasil tinjauan tersebut, seluruh faskes yang ada telah menyeragamkan biaya rapid test sebesar Rp 150.000 sesuai surat edaran Kemenkes.

“Sesuai hasil rapat kita beberapa hari lalu dengan faskes soal biaya rapid test, maka tadi (kemarin) kita sudah on the spot ke lima Faskes yang ada.

Dan seluruhnya sudah menyeragamkan biaya rapid test 150 ribu untuk pelaku perjalanan yang KTP Ambon,” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Tahir, usai tinjauan.

Politisi PKS ini menilai, Komisi juga telah mempertanyakan kepada seluruh faskes terkait biaya rapid test bagi warga kota Ambon tapi belum memiliki KTP Ambon. Termasuk bagi pelaku perjalanan yang punya KTP luar Ambon, yang mana harga biaya rapid test akan disesuaikan pada masing-masing faskes.

” Jadi yang 150 ribu itu berlaku bagi warga yang punya KTP Ambon. Dan bagi warga KTP luar Ambon itu nantinya disesuaikan dengan tariff pada faskes. Tentu kita juga pertanyakan bagaimana dengan warga Ambon yang tidak punya KTP, dan akan kita koordinasi lagi dengan pemerintah kota,” ujarnya.

Saidna menyebutkan, sesuai hasil tinjauan, masing-masing Faskes rata-rata melakukan rapid test bagi pelaku perjalanan sekitar 40-50 orang per hari. Yang mana jumlah para pelaku perjalanan cukup tinggi yang melakukan uji rapid test pada 5 Faskes rujukan tersebut.

Bahkan telah diterapkan bagi warga yang berKTP Ambon itu sesuai dengan subsidi yang diberikan khusus oleh Pemkot terhadap biaya rapid test tersebut. Dimana, nilai subsidi yang diberikan oleh Pemkot berupa alat bahan bahan baku rapid test yang bernama Kip yang harganya Rp.100 ribu.

“Jadi Pemkot bisa memberikan subsidi berupa bahan baku langsung, atau juga bisa dilakukan pengadaan oleh pihak Faskes dan dibiayaai oleh Pemkot. Tapi itu jika Pemkot tidak bisa menyediakan bahan baku,” terangnya.

Kata dia, ada keluhan yang disampaikan pihak Faskes, yakni terkait dengan bahan baku yang diperoleh melalui distributor dengan harga yang begitu tinggi. Sementara dalam penerapan harga Rp.150 ribu itu, pihak faskes menginginkan bisa mendapatkan bahan baku itu dengan harga yang paling rendah dari distribotor, agar penyesuaian harga bisa berlaku kepada semua orang.

“Untuk itu, diharapkan Pemkot bisa berkoordinasi dengan pihak distributor agar Faskes bisa mendapatkan bahan baku dari distributor dengan harga murah,” tuturnya. Pintanya (UPE)

Comment