by

DPRD Usulkan Rapid Test Mandiri Disubsidi

Ambon, BKA-Komisi I DPRD Kota Ambon mengusulkan agar biaya rapid test mandiri yang diberlakukan bagi para pelaku perjalanan, agar dapat disubsidi oleh Pemerintah Kota Ambon. Subsidi tersebut hanya bagi masyarakat dalam kategori miskin dan keadaan darurat selama pandemi Covid-19.

Hal ini diusulkan saat melakukan rapat evaluasi bersama Dinas Kesehatan Kota Ambon dan sejumlah pimpinan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang menjadi rujukan Pemerintah Kota untuk rapid test mandiri, terkait biaya rapid test mandiri, di Balai Rakyat DPRD Ambon, Senin (13/7).

Koordinator Komisi I DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta menyebutkan, usulan tersebut disampaikan karena sesuai temuan Komisi dilapangan, ada beberapa Faskes yang ditemukan belum menjalankan Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait biaya rapid test mandiri yang ditetapkan sebesar Rp 150.000.

Ada 5 Faskes yang ditunjuk Pemerintah Kota sebagai rujukan untuk melakukan rapid test mandiri di Kota Ambon. Diantaranya Rumah Sakit (RS) GPM, RS Bakti Rahayu, RS Otto Kuyk, Klinik Prodia dan lainnya.
Dimana beberapa diantaranya masih menerapkan harga rapid test mandiri diatas Rp 400.000 untuk satu kali rapid test. Salah satunya RS Otto Kuyk senilai Rp 580.000. Sehingga Komisi mengundang Dinas Kesehatan dan menghadirkan para pimpinan Faskes tersebut untuk duduk bersama mencari solusi. Agar masyarakat, terkhusus warga miskin tidak dibebankan dengan biaya rapid test yang mencekik.

“Dari hasil diskusi kita, memang jadi dilematis. Bahwa surat edaran Kemenkes itu, tapi seluruh Faskes di Ambon sudah memakai alat rapid test yang harganya melebihi dari edaran Kemenkes. Maka kita cari solusi agar biaya rapid tidak beratkan masyarakat miskin. Maka itu Komisi usulkan agar biaya rapid test khusus untuk warga miskin dan dalam keadaan darurat, itu bisa disubsidi oleh Pemerintah Kota,” puinta Toisuta, kepada wartawaran usai rapat.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon ini menilai, untuk rapid test yang dilakukan kepada seluruh masyarakat yang terkena Covid-19, dibebaskan dari pembiayaan atau gratis. Namun untuk rapid mandiri bagi warga yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota Ambon atau sebaliknya, justru sangat diberatkan dengan biaya rapid test yang ada. Terkhusus bagi warga miskin.

Untuk itu, dengan usulan Komisi diharapkan dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Ambon agar biaya rapid test mandiri bagi masyarakat dalam kategori miskin dan keadaan darurat dapat disubdisi dengan APBD Kota Ambon.

“Kita sudah rekomendasi, juga membuat pikiran yang disampaikan ke Dinas kesehatan. Sekiranya untuk masyarakat dalam ketagori tertentu. Misalnya yang hendak lakukan perjalanan ke laur Ambon dengan keadaan darurat atau kurang mampu, itu bisa disubsidi oleh Pemerintah Kota,” harap Politisi Golkar ini.

Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Johan Van Capelle menambahkan, Komisi sengaja mengundang seluruh Faskes rujukan Pemerintah Kota dan Dinas Kesehatan atas temuan Komisi terkait biaya rapid test yang tidak sesuai dengan surat edaran Kemenkes.

Sehingga dari hasil kesepakatan pada rapat tersebut, Komisi telah mengusulkan agar biaya rapid mandiri dapat disubsidi oleh Pemerintah Kota Ambon lewat APBD.

“Kita sudah usulkan agar Pemerintah Kota memberikan subsidi terhadap rapid test mandiri kepada masyarakat yang dirasa miskin dan dalam keadaan darurat. Itu dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki KTP Ambon. Juga bagi masyasrakat kota Ambon yang hendak melakukan perjalanan untuk melanjutkan pendidikan,” pungkas Politisi Perindo ini. (UPE)

Comment