by

Dua Fraksi Minta Walikota Gantikan Sekwan

Ambon, BKA- Merasa dikebiri hak-haknya oleh Pimpinan DPRD dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Ambon, dua fraksi mendesak Walikota Ambon segera menggantikan Sekwan Kota, Elkyopas Silooy. Yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Persatuan Indonesia (Perindo).

“Saya minta kepada walikota untuk segera gantikan sekwan. Karena kita di DPRD tidak difasilitasi dengan baik. Kita punya mata anggaran yang banyak, mulai dari kita punya rapat dan segala macam amburadul,” teriak Sekretaris Fraksi PKB, Gunawan Mochtar, kepada wartawan, usai paripurna internal pembahasan pertanggung jawaban APBD 2019, di gedung DPRD, Belakang Soya, Senin (10/8).

Menurut dia, banyak hal yang tidak difasilitasi oleh Sekwan. Mulai dari fasilitas komputer pada ruang komisi, printer hingga persoalan makan-minum anggota DPRD, dan banyak hal lainnya.

“Jangankan itu, ruang komisi saja tidak difasilitasi internet. Kemudian mesin printer dan komputer sampai makan-minum, kita itu tidak difasilitasi. Dan masih banyak hal yang belum saya buka,” bebernya.

Selai itu, sebut dia, pimpinan DPRD terkesan tertutup dan tidak melibatkan sebagian anggota DPRD untuk membahas berbagai persoalan yang smemetara terjadi. Baik menyangkut persoalan APBD hingga persoalan anggaran Covid-19.

“Sampai saat ini, kita tidak pernah rapat internal. Dari pertama lantik sampai sekarang ini, belum pernah. Dan saat penyampaian kata akhir fraksi nanti, semua akan kita sampaikan. Intinya sekwan harus diganti,” tuturnya.

Hal senada juga diutarakan Anggota Fraksi Perindo, Hary Putra Far Far. Politisi muda ini mengaku, banyak hak-hak anggota DPRD yang dibatasi pimpinan dan sekwan.

Bahkan pasca dilantik sebagai anggota DPRD periode 2019-2024, DPRD Kota Ambon belum pernah melakukan rapat internal. Padahal banyak hal yang harus dibahas secara bersama.

“Banyak masalah di DPRD yang harus diselesaikan. Tapi ini sudah mau hampir satu tahun sejak dilantik, belum pernah ada rapat internal seluruh anggota DPRD. Kita Perindo dan PKB dan beberapa anggota lainnya juga setuju untuk ada paripurna internal, karena itu hak kami,” ujarnya.

Dikatakan, pimpinan DPRD harusnya mendengar semua masukan anggota DPRD. Karena dalam tata tertib (Tatib) DPRD juga telah dijelaskan hal tersebut.

“Jangan pimpinan tidak mau mendengar masukan anggota. Ini juga tidak benar. Bahkan kita merasa hak kita dibatasi, dalam artian hak berbicara. Setiap anggota disini perwakilan fraksi,” terangnya.

Soal hak-hak yang dibatasi Sekwan, lanjut Far Far, harusnya setiap paripurna internal disetting seluruh anggota hadir. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Meski itu menjadi hak prerogatif walikota, namun jika Sekwan terus mengkebiri hak-hak anggota DPRD baik dari sisi fasilitas maupun dalam rapat-rapat penting lainnya, maka Fraksi Perindo aka mengeluarkan rekomendasi kepada walikota untuk mengevaluasi kinerja kesekretariatan dan Sekwan sendiri.

“Soal pergantian sekwan ini hak dari pak walikota. Tapi kalau kedepan kita lihat, kalau memang sekwan masih mengkebiri hak-hak anggota, maka akan jadi rekomendasi juga dari fraksi Perindo. Banyak hak-hak kami yang dikebiri. Tapi ini masalah internal dan harusnya diselesaikan secara internal. Tapi selama ini pimpinan terkesan menutup diri,” tukasnya.

Ia berharap, hal ini bisa segera dievakuasi oleh pimpinan DPRD dan Sekwan, sehingga tidak lagi menimbulkan polemik di DPRD.

“Kita sama-sama dipilih rakyat, kan sama. Hak kita sama. Makanya pimpinan harus paham fungsi dan kewenangan. Karena banyak masalah di tubuh DPRD yang harus diselesaikan. Semoga ini jadi catatan buat pimpinan DPRD.

Ketu DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta, saat ditemui menjelaskan, rapat internal DPRD dilakukan secara situasional.

Yakni lewat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD sesuai agenda jika dirasa perlu dilakukan internal secara paripurna.

“Kalau ada hal yang krusial dan perlu dibahas secara internal, maka itu akan dibahas. Kalau ada suara-suara anggota, itu biasa dalam akomodir keinginan mereka. Tapi kita secara kelembagaan itu berbasis fraksi. Nanti ketua fraksi yang sampaikan ke anggotanya,” pungkas Toisuta.

Pantauan koran ini, polemik internal DPRD terkait hak-hak yang dirasa dibatasi ini, mulai memanas usai paripurna internal pembahasan pertanggungjawaban APBD 2019 sekira pukul 15.00 WIT.

Yakni dua fraksi tersebut merasa dibatasi dalam berbagai hal. Sehingga sempat terjadi adu mulut antara Ketua Fraksi PKB, Ary Sahertian, dan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, dalam lanjutan pembahasan anggaran yang dilakukan secara tertutup.

Dalam rapat tersebut, adu mulut itu terdengar hingga luar ruangan. Namun usai rapat, ketua dan anggota fraksi PKB, Gunawan Mochtar, kembali menemui pimpinan DPRD. Namun hampir satu jam, keduanya turun dari ruangan pimpinan tanpa memberikan keterangan kepada media. (UPE)

Comment