by

Dua Koruptor MCK Diganjar Satu Tahun Penjara

Ambon, BKA- Majelis hakim Pengadilan tipikor Ambon akhirnya memvonis dua terdakwa kasus korupsi Mandi Cuci Kakus (MCK) dan septik-tank pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aru tahun 2015 dengan pidana penjara selama satu tahun penjara.

Selain pidana badan, dua terdakwa masing-masing Hermanus Dumgair dan Selyam Hungan dibebankan membayar denda sebesar Rp.50 juta subsider satu bulan kurungan.

Sedangkan untuk terdakwa Hungan dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp. 67 juta, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dikembalikan maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan penjara.

Sidang agenda putusan tersebut dipimpin ketua majelis hakim, Christina Tetelepta didampingi Hery Liliantono dan Jimmy Wally sebagai hakim anggota, sedangkan dua terdakwa di dampingi kuasa hukumnya masing-masing, Rony Samloy, untuk terdakwa Hungan dan terdakwa Dumgair didampingi kuasa hukumnya Marnex Salmon dan Johanis Felubun.

Didalam amar putusan majelis hakim, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Tipikor 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001.

Terhadap putusan majelis hakim, baik JPU dan kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Putusan majelis hakim diketahui jauh lebih ringan daripada tuntutan JPU, Sesca Taberima, yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 1,6 tahun penjara di persidangan sebelumnya.

JPU Kejari Aru, Sesca Taberima dalam dakwaannya menguraikan, tahun anggaran 2015 Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2. 964. 886. 672 dari DAK Reguler.

Anggaran tersebut dikucurkan untuk pekerjaan konstruksi jamban sebanyak 21 paket yang tersebar di tujuh lokasi berbeda diantaranya yakni, pembangunan sarana dan prasarana MCK septic tank Komunal, Kelurahan Siwalima 5 paket dengan nilai, Rp. 705.848.000,-. Kelurahan Galay Dubu 4 paket nilai Rp. 564.754.000,- Kecamatan Aru Tegah Selatan (Desa Penambulai) 3 paket Rp. 423.565.001,- Kecamatan Aru Tengah Timur (Desa Kobror) 3 paket dengan nilai Rp. 423.565.001,- Desa Wangel 2 paket dengan nilai Rp. 282.377.334,- Desa Durjela 2 paket, nilainya Rp. 282.377.334,- dan Desa Wokam 2 paket nilai Rp. 282.377.334.

Untuk menghindari beban pajak, pihak perencanaan Dinas PUPR kemudian mengatasnamakan Kelompok Suawadaya Masyarakat (KSM) dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Namun fakta lapangan berbeda proyek tersebut, ditangani langsung oleh oknum-oknum kontraktor maupun oknum PNS di Dinas PUPR. (SAD)

Comment