by

Edukasi Pemerintah Dinilai Masih Minim Terkait Covid-19

Ambon, BKA- Kepala Keasistenan Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Semi Hatuleli, menilai, edukasi pemerintah kepada masyarakat terkait dengan Covid-19 di Maluku masih minim.

“Pemerintah memang kurang edukasi ke masyarakat, minim edukasi kepada masyarakat, ” kata Hatuleli, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Selasa (7/7).

Dia mengatakan, pemerintah harus memberi edukasi ke masyarakat secara langsung, dengan turun ke RT/RW. Bukan hanya melalui media.

Dia menganggap, masyarakat yang bermukim di RT/RW sampai saat ini mungkin belum tahu tentang swab ataupun alat rapid test. Bahkan tidak tahu dengan gejala manusia yang terpapar Covid-19.

“Harus edukasi sampai ke RT-RW. Fungsikan RT-RW yang ada, fungsikan raja, fungsikan kelurahan, seperti itu, ” imbaunya.

Selain itu, Hatuleli meminta pemerintah untuk selalu berikan pemahaman kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Covid-19. Sehingga ketika ASN berada dilingkungan masyarakat, bisa memberikan penjelasan yang akurat.

“Berikan pemahaman kepada aparatur pemerintah, agar meyampaikan langsung kepada masyarakat. Apa dampaknya, apa akibatnya. Kalau orang sudah meninggal, bagaimana proses pemakamannya, cara untuk orang mengetahui orang positif sampai dirawat seperti apa, itu yang mesti diberitahukan,” tuturnya.

Untuk itu, katanya, Ombudsman akan selalu mendorong pemerintah untuk memberikan edukasi tentang Covid-19 yang akurat kepada masyarakat. Karena kalau dilihat, peristiwa penolakan jenazah Covid-19 itu mungkin karena edukasi masih kurang.

“Edukasi itu penting, kalau menurut Ombudsman. Kalau edukasi itu masyarakat sudah paham, otomatis kejadian penolakan jenazah dan lain-lain itu mungkin bisa berkurang,” ungkapnya.

Selain itu, Hatuleli meminta pihak rumah sakit bisa terbuka kepada masyarakat, tentang hasil swab pasien yang dinyatakan positif Covid-19 atau negatif. “Kalau dengan cara transparan, pasti tidak membuat kebingungan kepada masyarakat,” pungkasnya.(BKA-1)

Comment