by

Eks Camat Namlea Digarap Jaksa

Ambon, BKA- Mantan Camat Namlea Kabupaten Buru, KW, digarap tim penyidik Kejaksaan Negeri Buru atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk lokasi pembangunan PLTMG 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru.

Pemeriksaan terhadap KW sebagai saksi dalam perkara yang menyeret dua orang tersangka, masing-masing, Fery Tanaya alias F.T dan A.G.L.

Selain pemeriksaan terhadap eks Camat Namlea, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi YS dari bagian BPN Kabupaten Buru.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, Rabu (24/6), kepada wartawan mengaku, tim penyidik Kejari Buru melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, masing KW selaku eks Camat Namlea dan YS pegawai BPN Kabupaten Buru.

Pemeriksaan terhadap dua saksi tersebut dalam perkara dugaan korupsi PLTMG Namlea, yang kini diusut Kejati Maluku bersama Kejari Namlea.

“Benar hari ini, Rabu (24/6), penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, masing-masing dengan inisial KW eks Mantan Camat Namlea dan YS pegawai BPN Kabupaten Buru. Pemeriksaan kedua saksi dalam perkara pengadaan tanah untuk pembangunan PLTMG Namlea,” ucap Sapulette, di ruang kerjanya, Rabu (24/6).

Kata dia, pemeriksaan itu dimulai pukul 09.00 WIT hingga pukul 12.30 WIT. Masing-masing saksi ditanya sebanyak 20 pertanyaan. “Pemeriksaan terhadap masing-masing saksi sebanyak 20 pertanyaan,” ungkap Sapulette.

Sumber di Kantor Kejati Maluku, menyebut, pemeriksaan terhadap saksi itu untuk melengkapi berkas perkara dua tersangka Feri Tanaya alias F.T dan AGL.

“Pemeriksaan itu untuk melengkapi berkas dua tersangka itu, karena memang agenda penyidik saat ini fokus melakukan pemeriksaan saksi-saksi di BAP sebelum pemeriksaan kedua tersangka,” tandas sumber itu, Rabu petang.

Terkait masalah tersebut, sebelumnya, dalam rilis Sub Bidang Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Maluku, mengatakan, mereka akan tetap kooperatif mengikuti proses hukum, terkait kasus sengketa lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ( PLTMG) 10 Mega Watt (MW) yang berlokasi di kota Namlea, Kabupaten Buru.

Dalam rilis itu menjelaskan, bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan PLTMG Namlea, telah dilakukan sesuai prosedur yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maupun peraturan internal PLN.

Dalam penjelasan peraturan tersebut, pelaksanaan pembayaran ganti kerugian terhadap tanah PLTMG Namlea merujuk pada hasil penilaian Nilai Penggantian Wajar (NPW) yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah mempunyai izin praktik dari Menteri Keuangan dan Lisensi dari lembaga pertanahan, untuk menilai harga/nilai objek untuk pengadaan tanah.

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Terkait dengan proses hukum yang telah berlangsung sejak penyelidikan maupun penyidikan, hingga sampai saat ini di Kejaksaan Tinggi Maluku maupun di Pengadilan nantinya, PLN akan tetap koorperatif mendukung proses hukum yang berjalan,” jelas Sub Bidang Komunikasi PT PLN (Persero) UIP dalam rilisnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Maluku melalui ekspos perkara dengan menetapkan dua tersangka, masing-masing, Fery Tanaya alias FT (59) dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-749/Q.1/Fd.1/05/ 2020,08 Mei 2020 dan tersangka AGL (46) selaku PNS BPN Maluku berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor :B-750/Q.1/Fd.1/05/ 2020, tanggal 08 Mei 2020.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena mempunyai bukti yang cukup. Mereka pun disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(SAD/RHM)

Comment