by

Eksepsi Pimpinan RMS Ditolak Hakim

Ambon, BKA- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menolak seluruh eksepsi tim Penasehat Hukum (PH) tiga terdakwa dalam kasus RMS, pada sidang yang digelar secara virtual, Senin (20/7).

Sidang yang menghadirkan Simon Viktor Taihittu, Abner Litamahuputty dan Johanis Pattiasina selaku terdakwa itu dipimpin Ahmad Hukayat selaku Ketua Majelis Hakim didampingi Jenny Tulak dan Feliks R. Wuisan selaku Hakim Anggota.

Pada sidang tersebut, majelis hakim berpendapat, materi eksepsi yang disampaikan dalam persidangan sudah masuk dalam pokok perkara.

“Sesuai hasil musyawarah tiga majelis hakim, menyatakan, materi eksepsi tim penasehat hukum terdakwa sudah masuk dalam materi pokok perkara,” kata Ahmad Hukayat, ketika membacakan putusan sela di persidangan itu.

Dengan menolak eksepsi tim PH ketiga terdakwa, maka persidangan kasus RMS tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi atau pembuktian pokok perkara.

“Karena kita tolak eksepsi terdakwa melalui penasehat hukumnya masing-masing, maka sidang dilanjutkan untuk agenda pemeriksaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU),” jelas Hukayat.

Selain itu, menurut tiga majelis hakim, eksepsi yang diajukan tim PH tidak memenuhi unsur pasal 156 KUHP. “Jadi karena tidak memenuhi unsur pasal 156 KUHP terkait lokus, indentitas dan tempat mengadili dan sebagainya, maka majelis berkesimpulan menolak seluruh eksepsi tiga terdakwa,” tandas hakim ketua.

Setelah mendengarkan putusan sela majelis hakim, sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan pada 30 Juni 2020 mendatang, untuk agenda pemeriksaan saksi dari JPU dan saksi ahli yang menerangkan terkait kasus makar dari Penasehat Hukum terdakwa.

Sebelumnya, JPU Kejati Maluku menyebut semua isi dakwaan tiga terdakwa yang dijerat dalam kasus makar, telah memenuhi unsur, serta disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai ketentunan perundang-undangan pasal 143 ayat (2) KUHP.

Hal ini disampaikan JPU Augustina Ubleeuw dalam sidang lanjutan, dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi penasehat hukum terdakwa dalam sidang Senin (6/7) lalu.

Menurut JPU, Pengadilan Negeri Ambon sudah berwenang untuk mengadili perkara tiga terdakwa, yakni, Simon Viktor Taihittu, Abner Litamahuputty dan Johanis Pattiasina.

“Semua yang dikemukakan penasehat hukum dalam eksepsi, kami merasa semuanya masuk dalam pokok perkara. Sehingga biarlah majelis hakim memutuskan untuk kasus ini dilanjutkan pada inti pokok perkaranya,” tandas JPU, dalam nota tanggapannya.

Sebelumnya, tim penasehat hukum ketiga terdakwa, menilai dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku terkait perkara tiga pimpinan FKM-RMS tersebut kabur dan tidak memenuhi unsur.

Pada persidangan itu, terdakwa Johanis Pattiasina didampingi PH Semuel Waileruny Cs. Sedangkan dua terdakwa lainnya, Simon Viktor Taihittu dan Abner Litamahuputty, didampingi PH dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ambon, Alfred Tutupary Cs.

Sidang lanjutan dengan agenda nota eksepsi atau keberatan itu, para PH menyebut, dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan perdana itu, semuanya tidak memenuhi unsur. Sehingga mereka meminta agar dakwaan tersebut dibatalkan, dan segera membebaskan ketiga terdakwa dari ancaman hukuman yang melilit mereka.

Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU Kejati Maluku, Augustina Ubleeuw, tindak pidana yang dilakukan tiga terdakwa yang mengaku petinggi Front Kedaulatan Maluku Republik Maluku Selatan (FKM-RMS) terjadi pada 25 April lalu. Mereka menerobos masuk ke Polda Maluku dengan membawa bendera RMS, sembari berteriak “Mena Muria”.

Ketiganya diketahui, Simon Viktor Taihittu (56), pekerjaan wiraswasta. Ia mengaku kepada penyidik adalah warga Batu Gajah dan juga warga Tanggerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam FKM-RMS, ia selaku juru bicara.

Abner Litamahuputty alias Apet (44), warga Kudamati, Lorong Rumah Tingkat, tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Di FKM-RMS, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Perwakilan Tanah Air.

Kemudian Johanis Pattiasina (52), bermukim di Kayu Tiga, Dusun Soya, Kecamatan Sirimau ini adalah ASN pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Maluku. Sebelumnya ia bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Jabatannya di FKM-RMS selaku Sekretaris Perwakilan Tanah Air.

“Ketiganya diancaman melanggar pasal Pasal 106 KUHP, Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pasal 160 KUHP tentang Menghasut,” pungkas JPU.(SAD).

Comment