by

Evaluasi RAPBD, Pemprov Apresiasi Banggar DPRD

Ambon, BKA- Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi kerja dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku dalam melakukan pembahasan hasil evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Apresiasi itu disampaikan Sekda Maluku, Kasrul Selang usai mengikuti rapat kerja antara antara pimpinan dan anggota Banggar DPRD Maluku beserta Tim Anggaran Pemda (TAPD), di ruang rapat DPRD Maluku, Jumat (20/11).

Rapat tersebut turut dihadiri Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Jossy Lesilolo, Kepala Bapedda Anton Lailossa, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Wakil Ketua (Waka) Azis Sangkala/Rasyad Effendi Latuconsina, Tim Banggar DPRD Maluku dan Sekwan Boedewin Wattimena.

Kasrul menilai, Ranperda dari APBD Perubahan telah ditetapkan DPRD Maluku. Kemudian hasilnya dievaluasi di Kemendagri. Namun, ada penyesuaian yang akan dilakukan pihaknya atas hasil evaluasi tersebut sebelum diserahkan kembali kepada Kemendagri.

“Penyesuaian itu harus ada persetujuan dari DPRD juga. Akhirnya pimpinan dewan mengambil inisiatif mengumpulkan tim Banggar untuk menjawab hasil evaluasi dari Kemendagri. Jadi apresiasi buat kerja teman-teman di Tim Banggar,” sebutnya.

Menurut Kasrul, Pemprov Maluku juga diingatkan Tim Banggar DPRD untuk secepatnya mengajukan KUA PPS untuk tahun anggaran 2021. Dan Pemprov Maluku saat ini sedang bekerja dan ada sedikit hambatan.

Hambatan itu, sebutnya, datang akibat adanya perubahan dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD merupakan aplikasi yang saat ini sedang dipakai Pemda.

“Yang penting tadi diingatkan oleh unsur pimpinan Banggar bahwa di tahun 2021, harus secepatnya kita ajukan KUA PPS. Kita sementara kerja dan sedikit hambatan karena aplikasi yang kita pakai yakni SIPD ada sedikit perubahan, itu membuat kita agak terlambat. Kami juga mengharapkan dari Kemendagri, maklumlah dengan kerja kita di tengah pandemi Covid-19, mereka beri dispensasi waktu,” beber Kasrul.

Selain itu, lanjut Sekda, Kemendagri juga memberikan apresiasi kepada Pemda perihal penganggaran untuk penanganan Covid-19 dan perubahan perilaku di Maluku.
“Kemudian ada beberapa yang mereka minta penjelasan-penjelasan. Namun, tidak ada yang sangat substansial dalam rapat tersebut,” lanjutnya.

Sementara itu, anggota Banggar yang juga Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menyebutkan, rapat ini memiliki bagian dengan tahapan mekanisme pembahasan APBD. Dan setelah selesai dilakukan evaluasi APBD Perubahan di Kemendagri, Tim Banggar DPRD Maluku membahasnya lagi tentang catatan penting yang menjadi masukan dari kementerian.

Menurut Rumra, hal ini telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam aturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk Permendagri UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemda.

“Tidak terlalu banyak hal yang menjadi catatan. Catatan penting hanya menyangkut dengan nomenklatur yang salah, lalu butuh klarifikasi tambahan dari Tim Banggar Pemda. Terkait dengan itu sehingga dalam proses pembahasan evaluasi tadi, tidak ada sesuatu yang menjadi hal penting dalam rangka menjadi perhatian Kemendagri,” ujar Rumra. (RHM)

Comment